KHITTAH.CO, MAKASSAR — Muktamar XV Tapak Suci Putera Muhammadiyah Makassar, 22-24 Februari 2018, yang salah satu agendanya adalah untuk memilih dan menetapkan personalia pimpinan pusat masa kerja 2018-2023.
Ada sekitar 91-an calon ini yang masuk ke panitia pemilihan dan akandirekomendasi PP sebanyak 60 orang. Dan 60 ini akan disahkan di Tanwir, 22 Februari 2018 untuk dipilih sebanyak 27 orang sementara.
Ada sebanyak 102 orang peserta Tanwir nantinya yang akan memilih untuk menentukan 27 orang calonpimpinan pusat Tapak Suci PuteraMuhammadiyah. Hasil pemilihan Tanwir ini yang akan direkomendasikan ke Muktamar untuk dipilih 9 orang untuk calon Pimpinan Pusat Tapak Suci periode 2018-2023.
Terkait dengan pemilihan pengurus pusat tapak suci putera muhammadiyah, Wakil Sekretaris Panitia Muktamar, Husni Yunus, melihat dua kader tapak suci terbaik kawasan timur Indonesia layak diperhitungkan di tingkat nasional.
Kedua kader terbaik tapak suci yang dimaksud adalah Dr H. M. Ramli Haba, yang juga adalah Ketua Wilayah V Tapak Suci Putera Muhammadiyah Sulsel dan Muktar Tompo yang saat ini adalah anggota DPR RI dari Partai Hanura.
Menurut Husni, Ramli Haba adalah sosok kader terbaik Muhamamadiyah dan kader lengkap di ortom Muhammadiyah. Dia merintis mulai dari bawah, yakni pernah menjadi Ketua IPM Tallo periode 1978 -1980, Ketua IPM 1980 – 1982, Ketua Umum PWM IPM Sulsel 1984-1987 dan Ketua Wilayah V Tapak Suci Putera Muhammadiyah yang Wakil Ketua PP Tapak Suci Putera Muhammadiyah.
Sementara Muktar Tompo, sebut Husni adalah kader terbaik Ortom Angkatan Muda IPM, dan Tapak Suci Muhammadiyah. Saat ini Muktar Tompo berkiprah sebagai anggota DPR RI dari Partai Hanura. Meski pendatang baru di senayan, ia cukup dikenal karena sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepentingan nasional, seperti dalam masalah Freeport.
Bersikap Kritis Terhadap PT Freeport Indonesia
Mukhtar Tompo menilai PT. Freeport Indonesia dinilai sudah banyak menipu masyarakat Indonesia. Regulasi energi sering dilanggar. Perusahaan asing ini sering mengekspor mineral mentah tanpa pengolahan di dalam negeri melalui pabrik pemurnian (smelter). Freeport sendiri selalu beralasan pembangunan smelter sedang dalam pengerjaan.
“Freeport ini sudah lama melanggar, tapi selalu terjadi pembiaran. Selain melakukan penambangan, juga melakukan kegiatan ekspor. Padahal, dalam UU disebutkan bahwa perusahaan terkait harus membuat smelter. Di era SBY, kontrak karya dengan PT. Freeport ini diperpanjang secara politis. Tujuannya saat itu jelas, karena masih menunggu niat baik dari Freeport. Makanya diperpanjang dengan berbagai syarat,” jelas Mukhtar.
Di era pemerintahan Jokowi ini, sambung Mukhtar, perpanjangan izin ekspor sudah lima kali. Padahal, sudah ada batas waktu yang diberikan selama satu tahun untuk membangun smelter sejak kesepakatan dibuat pada tahun 2012 dan akan berakhir pada 12 Januari 2017. Freeport tidak juga memanfaat waktu yang diberikan itu.
Setiap kali rapat dengan Komisi VII, Freeport selalu beralasan pembangunan smelter sedang dilakukan. “Rupanya setelah saya fokus dengan menanyakan beberapa poin, jawabannya membuat saya dan teman-teman lain kaget. Kesimpulan saya, Freeport tidak serius dan tidak konsisten,” simpul Mukhtar.
Mungkin karena sikap kritisnya itulah, yang membuat suatu waktu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim naik pitam. Chappy sempat mengeluarkan ancaman terhadap Mukhtar Tompo. Pernyataan ancaman tersebut dikeluarkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT Freeport Indonesia, dan PT Petrokimia Gresik. Rapat tersebut berlangsung, Kamis, 9 Februari 2017.
“Awas Kamu! Tunjukkan dimana saya tidak konsisten?”, ungkap Chappy Hakim sambil menunjuk ke dada Mukhtar Tompo. Ancaman itu keluar dari mulut Dirut Freeport, seusai rapat, ketika Mukhtar mendekat untuk bersalaman.
Secara pribadi, Mukhtar tak mempersoalkan perlakuan Dirut Freeport Indonesia ini. Namun bagi Mukhtar, Chappy Hakim tak memahami substansi, dan bersikap emosional. Perlakuan tersebut, sambung legislator Hanura ini, telah melecehkan institusi DPR.
Setelah kejadian tersebut, Komisi VII DPR RI mengeluarkan pernyataan sikap yang mengecam tindakan Chappy Hakim. Bahkan Komisi VII menolak untuk menerima delegasi PT Freeport Indonesia jika Chappy Hakim tidak meminta maaf atas perbuatan tersebut.
Berselang beberapa hari kemudian, terdengar kabar, Chappy Hakim memundurkan diri sebagai Presiden Direktur PTFI.
Menurut Mukhtar, keberaniannya berhadapan dengan Chappy Hakim, yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU), karena sejak pelajar dirinya telah menginternalisasikan Ikrar Siswa Tapak Suci poin kedua, yaitu “mengabdi kepada Allah, berbakti kepada bangsa, dan negara, serta membela keadilan dan kebenaran.”
Muhammadiyah patut berbangga, setelah Amien Rais, kini muncul lagi kader mudanya yang bersuara kritis terhadap penggerogotan sumber daya alam oleh pihak asing.(*)
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
