KHITTAH.CO, Makassar- Ketua Majelis Pendidikan Kader (MPK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel, Husain Abdurrahman, meminta saran-saran terkait pengaderan Muhammadiyah diinventarisasi untuk diajukan di Muktamar ke 48 Muhammadiyah-‘Aisyiyah.
“Lompatan-lompatan itu supaya bisa menjadi bahan, sekaligus untuk memperkuat, mendukung, sehingga bisa menjadi keputusan muktamar, dimasukkan di dalam SPM (sistem pengaderan Muhammadiyah),” kata Husain.
Ini disampaikan Husain dalam Rapat Koordinsi MPK PWM Sulsel yang dihelat di Aula Pesmadina Kampus Unismuh Makassar, Ahad, 21 Agustus 2022.
Husain menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan atas saran-saran dari MPK Maros dan Takalar.
Keduanya memberikan saran terkait pembaharuan sistem pengaderan Muhammadiyah. Saat memberikan laporan, Ketua MPK PDM Maros, Fachruddin Ahmad menyampaikan, pihaknya telah melakukan modifikasi terkait tindak lanjut (follow up) baitul arqam di daerahnya.
“Karena kalau model lama, pengajian, pasti orang malas ikut. Makanya kami ramu menjadi pelatihan. Apalagi untuk guru-guru,” kata Fahrul.
Ia mengatakan, di Maros, pihaknya menghelat tindak lanjut baitul arqam dengan model pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan alumni baitul arqam.
“Alhamdulillah. Di Camba, follow up kami itu dalam bentuk upgrading keterampilan mengajar bagi alumni baitul arqam tenaga pendidik. Jadi ada peningkatan bagi mereka. Kita juga sekali jalan dan peningkatan mutu follow up kita,” ungkap dia.
Tidak hanya itu, ia juga menyarankan, untuk baitul arqam pimpinan Persyarikatan, materi pengaderannya harus naik level. Menurut Fahrul, seharusnya materi pengaderan untuk pimpinan tidak lagi dasar-dasar yang berulang sejak dahulu.
“Ini kan pimpinan, harusnya, materinya itu lebih dititikberatkan bagaimana supaya pimpinan ini bisa membuat warga dan kader memahami dan melaksanakan MKCH, muqaddimah anggaran. Judul materinya tetap MKCH, tapi isinya sudah harus beda level. Bukan lagi dasar-dasar,” kata dia.
Sementara itu, Ketua MPK PDM Takalar, Sadri Kahar Nuang juga menyampaikan saran untuk menggeser konsep pengaderan menjadi konsep fasilitasi.
Saat ini, kata dia, Di Takalar, konsep fasilitasi ini telah diterapkan. Bahkan, pihaknya telah membuat korps fasilitator di semua angkatan Muda Muhammadiyah Takalar.
Bahkan, kata dia, pihaknya sedang membuat naskah akademik terkait pembaharuan sistem pengaderan di Muhammadiyah.
“Zaman kita sudah berubah. Masa pengaderan kita masih begitu-begitu saja? Saat pelatihan instruktur Muhammadiyah kemarin digelar, dua peserta dari kami (Takalar) memilih keluar, tidak melanjutkan. Ini karena tidak sepaham dengan alur berpikir pengaderan yang diterapkan,” kata dia.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
