KHITTAH.CO, JAKARTA – Tanwir I ‘Aisyiyah bakal berlangsung pada 15-17 Januari 2025 di Hotel Tavia Heritage, Jakarta. Pimpinan ‘Aisyiyah telah menyiapkan pembahasan sejumlah isu strategis di forum itu, termasuk program makan bergizi gratis dan pendidikan karakter anak bangsa.
Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah pembahasan tentang kedaulatan pangan. Hal ini, bagi ‘Aisyiyah adalah salah satu aspek penting yang harus dicapai jika ingin mencapai Visi Indonesia Emas 20245.
Narasi itu bergulir pada Konferensi Pers Jelang Tanwir I ‘Aisyiyah pada Selasa, 14 Januari 2025 di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta. Menurut Ketua PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, Visi Indonesia Emas 2045 juga menyiratkan keharusan pelibatan perempuan.
Perempuan, imbuh Salmah, memiliki peran penting dalam menggerakkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia menyambut baik rencana pemerintah untuk menghentikan impor pangan dan menguatkan sektor pertanian dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Soal Program Makan Bergizi Sehat yang saat ini pemerintah jalankan, Salmah berharap, dapat dipenuhi dari sumber bahan pangan dalam negeri dengan memperhatikan asupan gizi.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah juga menaruh perhatian pada perempuan petani yang banyak berkontribusi pada sektor pertanian namun belum banyak mendapatkan pengakuan identitas. Sebab, tanpa pengakuan identitas, perempuan petani tidak mudah mengakses program pertanian maupun program peningkatan kapasitas.
Selain itu, dalam pembukaan Tanwir l ‘Aisyiyah juga akan dilakukan penandatanganan MoU oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dengan Kapolri terkait Perlindungan Perempuan dan Anak.
Salmah menyampaikan, kerja sama dengan Kepolisian RI sebagai salah satu aparat penegak hukum sangatlah penting agar upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara sinergis dengan mengedepankan perspektif korban.
Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menambahkan bahwa Tanwir kali ini juga membahas perihal isu perempuan dan anak dalam perspektif Islam.
“Aisyiyah sebagai gerakan perempuan muslim berkemajuan, harus merespons beragam persoalan yang muncul dengan perspektif yang moderat atau wasathiyah,” jelas Tri.
Banyak hal yang ia soroti, beberapa diantaranya adalah problematika sunat perempuan yang notabene tak dianjurkan dalam perspektif Muhammadiyah, perkawinan anak yang lebih banyak kemudaratannya, hingga perceraian yang harus dilakukan di dalam persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan.
Positioning ‘Aisyiyah yang mengedepankan paham keagamaan moderat tersebut menjadi penting, imbuhnya, sebagai acuan dalam merespons problem sosial dengan berkeadilan di tengah masifnya paham keagamaan yang justru mendiskriminasi perempuan.
“Dalam konteks inilah, paham Islam wasathiyah perlu terus diinternalisasikan dan disosialisasikan termasuk melalui media,” tutup Tri. (Rls)
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
