KHITTAH.CO, Selayar – Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah (ITSBM) Selayar menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Yayasan Bidikrasi Tanadoang, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, dan KAHMI Kabupaten Kepulauan Selayar dalam peluncuran Program Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi Indonesia, Rabu (8/7/2026). Kerja sama yang berlangsung di Warkop Keko, Kota Benteng, itu menjadi langkah strategis memperkuat pendidikan politik, meningkatkan literasi demokrasi, serta membangun kolaborasi lintas lembaga untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Penandatanganan MoU dilaksanakan di sela-sela lokakarya dan dihadiri akademisi, penyelenggara pemilu, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penguatan demokrasi.
Rektor ITSBM Selayar, Prof. Dr. Akbar Silo menyebut Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi merupakan program yang masih sangat terbatas penyelenggaraannya di Indonesia.
“Program seperti ini masih sangat terbatas pelaksanaannya di Indonesia. Bahkan di Sulawesi Selatan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Akbar Silo, demokrasi yang berkualitas tidak cukup dibangun melalui penyelenggaraan pemilu, tetapi harus ditopang oleh pendidikan politik yang berkelanjutan agar masyarakat memahami hak, peran, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
“Kita ingin terus mengoptimalkan kualitas demokrasi agar setiap warga negara mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan politik. Demokrasi tidak hanya menjadi proses pemilihan umum, tetapi juga budaya yang melahirkan partisipasi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap pembangunan bangsa dan daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Bidikrasi Tanadoang, Dr. Muhammad Ihsan Maro, M.Si., mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Semoga Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi menjadi langkah konkret bagi seluruh pihak untuk bersama-sama membangun demokrasi yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih berkualitas, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar,” ungkapnya.
Melalui MoU tersebut, para pihak berkomitmen mengembangkan berbagai program kolaboratif, mulai dari pendidikan demokrasi, riset kebijakan publik, peningkatan literasi politik, hingga penguatan kapasitas generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.
Kolaborasi antara perguruan tinggi, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat, dan komunitas intelektual diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang semakin kritis, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat menjaga nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan konstitusi, etika, dan kepentingan bangsa.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
