KHITTAH.CO, Makassar – Muhammadiyah memperkuat konsolidasi gerakan kesejahteraan sosial di kawasan timur Indonesia melalui Upgrading Pimpinan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Regional IV Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang berlangsung di Lantai 3 Pusat Dakwah Muhammadiyah (Pusdam) Sulawesi Selatan, Sabtu, 11 Juli 2026. Forum yang diikuti peserta dari Sulawesi, Maluku, dan Papua itu menjadi momentum penyamaan arah kebijakan, penguatan kolaborasi, sekaligus penegasan komitmen Muhammadiyah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Mengusung tema “Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi MPKS Regional IV dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kegiatan tersebut dihadiri jajaran MPKS PP Muhammadiyah, pimpinan MPKS wilayah dari kawasan Regional IV, unsur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, perguruan tinggi Muhammadiyah, Dinas Sosial, serta berbagai amal usaha Muhammadiyah.
Ketua Panitia, Dr. Ir. Jumiati, S.P., M.Si., IPM., MCE, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan merupakan hasil koordinasi intensif antara panitia pusat dan panitia lokal sejak beberapa bulan sebelumnya. Ia mengakui proses persiapan sempat diwarnai kekhawatiran karena jumlah peserta yang mendaftar belum memenuhi target.
Pada tahap awal, kata Jumiati, panitia menargetkan kehadiran sekitar 100 peserta. Namun, hingga rapat koordinasi pertama jumlah pendaftar baru mencapai 10 orang, kemudian meningkat menjadi 25 peserta pada rapat berikutnya. Kondisi tersebut sempat memunculkan wacana penundaan kegiatan.
Optimisme mulai tumbuh ketika MPKS PP Muhammadiyah menyampaikan bahwa kegiatan tetap dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta mencapai minimal 30 orang. Dukungan tersebut menjadi penyemangat bagi panitia untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh wilayah.
“Alhamdulillah sampai hari pelaksanaan peserta yang hadir telah mencapai 34 orang sehingga melampaui batas minimal yang ditetapkan. Ini menjadi kebahagiaan bagi kami karena kegiatan akhirnya dapat terlaksana sesuai rencana,” ujarnya.
Menurut Jumiati, peserta berasal dari berbagai unsur di lingkungan Muhammadiyah, mulai MPKS, Pimpinan Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), hingga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Mereka datang dari Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Khusus Sulawesi Selatan, peserta berasal dari sejumlah daerah seperti Luwu Timur, Pinrang, Wajo, Sengkang, Palopo, Sidenreng Rappang, Enrekang, Pangkep, Parepare, Gowa, Bulukumba, hingga Makassar. Keberagaman asal peserta menunjukkan tingginya antusiasme daerah dalam memperkuat jejaring pelayanan sosial Muhammadiyah.
Jumiati juga menyampaikan apresiasi kepada MPKS PP Muhammadiyah yang terus memberikan pendampingan selama proses persiapan. Menurutnya, sinergi antara panitia pusat dan panitia lokal menjadi faktor utama yang membuat seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik.
Ia menambahkan, upgrading dan Rakor Regional IV tidak hanya diisi materi penguatan kapasitas organisasi, tetapi juga diskusi penyusunan rekomendasi program serta pengukuhan Pengurus Himpunan Difabel Muhammadiyah (HiDiMu) Wilayah Sulawesi Selatan.
Koordinasi Jadi Kunci Pelayanan Sosial
Ketua MPKS PWM Sulawesi Selatan, Dr. H. M. Arfah Bas’ha, M.Pd.I., menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan MPKS PP Muhammadiyah yang menunjuk Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan upgrading dan Rakor Regional IV.
Menurutnya, amanah tersebut menjadi motivasi bagi PWM Sulawesi Selatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang datang dari berbagai provinsi di kawasan timur Indonesia.
Arfah mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan sebuah agenda organisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi terutama oleh koordinasi yang terus terbangun selama pelaksanaan kegiatan.
“Semua ini dapat terlaksana karena koordinasi yang berjalan dengan baik. Kita boleh merancang kegiatan, tetapi keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kerja sama panitia yang bekerja tanpa mengenal waktu,” katanya.
Ia memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang berasal dari berbagai unsur, termasuk dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang bergotong royong menyukseskan kegiatan tersebut.
Menurut Arfah, budaya koordinasi merupakan fondasi utama organisasi pelayanan sosial. Tanpa komunikasi yang baik, berbagai program yang telah dirancang tidak akan mampu diwujudkan secara optimal.
Ia juga menyambut baik tingginya antusiasme peserta yang hadir dari Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan berbagai daerah lainnya. Kehadiran mereka dinilai menjadi bukti kuatnya komitmen MPKS dalam membangun pelayanan sosial Muhammadiyah secara merata di kawasan timur Indonesia.
Pada kesempatan itu, Arfah memperkenalkan Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang kini terus berkembang sebagai pusat aktivitas persyarikatan. Berbagai fasilitas seperti ruang pertemuan, penginapan, hingga sarana penunjang lainnya terus disempurnakan agar mampu mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala regional maupun nasional.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian upgrading hingga penutupan sehingga forum tersebut menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat arah pelayanan sosial Muhammadiyah di daerah masing-masing.
Sementara itu, Bendahara PWM Sulawesi Selatan, Dr. Husain Abd Rahman, S.Pd., M.Pd.I., menegaskan bahwa kekuatan Muhammadiyah selama lebih dari satu abad bertumpu pada nilai keikhlasan, ketulusan, dan semangat pengabdian para kader.
Menurut Husain, modal sosial tersebut merupakan warisan KH Ahmad Dahlan yang membuat Muhammadiyah tetap mampu berkembang meski menghadapi berbagai keterbatasan.
“Saya meyakini Muhammadiyah mampu bertahan lebih dari seratus tahun karena para pengurusnya memiliki keikhlasan dan kesungguhan dalam mengurus persyarikatan. Modal inilah yang harus terus diwariskan kepada seluruh kader,” ujarnya.
Ia menilai semangat tersebut sangat relevan dengan tugas MPKS yang setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan kemanusiaan, mulai pelayanan kepada anak terlantar, penyandang disabilitas, kelompok rentan, hingga masyarakat miskin.
Husain juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas persyarikatan pada hakikatnya merupakan bagian dari ibadah sehingga setiap pelayanan harus dilandasi niat yang tulus agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Selain itu, PWM Sulawesi Selatan terus mengembangkan Pusat Dakwah Muhammadiyah sebagai pusat aktivitas organisasi dengan mengoptimalkan aset persyarikatan sehingga berbagai agenda nasional dapat dilaksanakan secara mandiri.
MPKS Siapkan Arah Baru Pelayanan Sosial
Ketua MPKS PP Muhammadiyah, Dr. Mariman Darto, M.Si., menegaskan bahwa tantangan kesejahteraan sosial di kawasan timur Indonesia menuntut penguatan sinergi antarpengurus agar pelayanan sosial Muhammadiyah semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kalau bukan karena misi, maka saya tidak akan hadir di sini. Kalau bukan karena cinta, maka kita tidak akan bangga dengan negeri ini,” ujarnya mengawali sambutan.
Mariman menjelaskan bahwa pelayanan sosial Muhammadiyah berakar pada teologi Al-Ma’un yang sejak awal menjadi fondasi gerakan KH Ahmad Dahlan dalam membela fakir miskin, anak yatim, dan kelompok rentan.
Menurutnya, keberhasilan Muhammadiyah di bidang pendidikan dan kesehatan tidak boleh mengurangi perhatian terhadap pelayanan sosial sebagai identitas utama persyarikatan.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur dari Majelis Pembinaan Sosial menjadi Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan bantuan menuju pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Mariman mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial membuka peluang lebih besar bagi pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Muhammadiyah, baik dalam bentuk bantuan operasional maupun bantuan fisik bagi lembaga yang memenuhi persyaratan.
Karena itu, seluruh MPKS wilayah diminta memperkuat pendataan LKS agar seluruh potensi amal usaha sosial Muhammadiyah dapat dipetakan secara akurat.
Ia juga menyampaikan bahwa tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum bagi LKS berjaringan nasional sehingga Muhammadiyah tidak lagi diwajibkan mendirikan yayasan baru untuk mengelola lembaga kesejahteraan sosial.
Selain memperkuat legalitas, MPKS PP Muhammadiyah juga mendorong pengembangan fungsi LKS menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui pendirian PKBM, lembaga kursus, pelatihan keterampilan, serta layanan pendidikan nonformal lainnya.
Menurut Mariman, arah kebijakan pelayanan sosial nasional kini lebih menekankan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas dibandingkan sistem pengasuhan berbasis panti semata.
“Pengasuhan terbaik adalah di dalam keluarga. LKS ke depan harus menjadi pusat penguatan keluarga dan komunitas sehingga masyarakat mampu mandiri tanpa selalu bergantung pada lembaga,” tegasnya.
Ia juga mengajak perguruan tinggi Muhammadiyah memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial agar kebutuhan tenaga profesional di bidang pelayanan sosial semakin terpenuhi.
HiDiMu Sulsel Resmi Dikukuhkan
Rangkaian kegiatan upgrading dan Rakor Regional IV juga menjadi momentum penting bagi Muhammadiyah dengan dilaksanakannya pelantikan Pengurus Himpunan Difabel Muhammadiyah (HiDiMu) Wilayah Sulawesi Selatan periode 2026–2031.
Pembentukan kepengurusan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Keputusan PP HiDiMu Nomor 017/KEP/PP-HIDIMU/VII/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan gerakan Muhammadiyah yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.
Melalui pembentukan HiDiMu, Muhammadiyah menegaskan komitmennya menghadirkan ruang partisipasi yang setara bagi penyandang difabel, memperluas akses terhadap pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah, sekaligus memperkuat advokasi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Dalam kepengurusan tersebut, Faluphy Mahmud ditetapkan sebagai Ketua Umum HiDiMu Wilayah Sulawesi Selatan periode 2026–2031, didampingi Jamaluddin, S.Ag. sebagai Wakil Ketua, Muhammah Takdir S., S.Pd.I. sebagai Sekretaris Umum, serta Siti Fatimah, S.E. sebagai Bendahara Umum.
HiDiMu Sulawesi Selatan juga diperkuat sejumlah bidang strategis yang menangani pengkaderan, pendidikan, dakwah, kesehatan, ekonomi kreatif, ketenagakerjaan, humas dan informasi, riset, hingga advokasi. Kepengurusan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi antara kader difabel dan non-difabel dalam mewujudkan Muhammadiyah yang semakin inklusif.
Melalui forum upgrading, Rakor Regional IV, dan pelantikan HiDiMu Sulawesi Selatan, Muhammadiyah berharap mampu memperkuat konsolidasi organisasi, menyamakan arah pelayanan sosial di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua, sekaligus memperluas gerakan kesejahteraan sosial yang profesional, berkelanjutan, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner PMB UNIMEN
