KHITTAH.CO, BUDAPEST — Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Hungaria bersama PCIM Thailand menyoroti paradoks pembangunan yang mempertemukan kepentingan ekonomi, kebutuhan energi, dan keberlanjutan lingkungan melalui webinar bertajuk “Energi dan Ekologi di Masa Depan: Negara, Kapital, dan Kontradiksi Pembangunan”, Sabtu, 14 November 2026. Diskusi ini mengangkat persoalan keadilan ekologis, terutama mengenai pihak yang menikmati manfaat pembangunan dan masyarakat yang harus menanggung dampak kerusakan lingkungan.
Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari semarak Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang berlangsung pada 13–15 November 2026 di Palu, Sulawesi Tengah. Mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa”, momentum tersebut menjadi ruang bagi diaspora Muhammadiyah untuk berkontribusi dalam membicarakan persoalan strategis bangsa, termasuk masa depan energi dan lingkungan.
Ketua PCIM Hungaria, Ahmad Harakan, mengatakan webinar tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan ekologis yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, tetapi belum memperoleh perhatian memadai dalam wacana pembangunan.
“Ketika membicarakan pembangunan, kita juga perlu melihat dampaknya terhadap lingkungan. Kita tidak boleh bersikap apatis terhadap persoalan ekologis yang terjadi di sekitar kita. Muhammadiyah perlu hadir dan ikut mengambil bagian dalam percakapan ini, sekaligus mendorong kesadaran dan tindakan nyata karena dampaknya menyangkut kehidupan masyarakat dan generasi mendatang,” ujar Harakan.
Menurutnya, kolaborasi PCIM Hungaria dan PCIM Thailand merupakan bagian dari upaya diaspora Muhammadiyah untuk menyumbangkan pemikiran terhadap persoalan energi, lingkungan, dan pembangunan yang relevan bagi Indonesia maupun masyarakat global.
Ketua PCIM Thailand, Andi Subhan Husain, menilai kolaborasi tersebut menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman dan memperluas perspektif mengenai tantangan pembangunan di berbagai kawasan.
“Isu energi dan lingkungan sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi bersama ini, kami ingin saling belajar dan memahami tantangan pembangunan dari sudut pandang yang berbeda,” ungkap Andi Subhan Husain.
Transisi Energi dan Ketimpangan Ekologis Global
Webinar ini menghadirkan Fathun Karib, anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus peneliti pascadoktoral (postdoctoral fellow) di Asia Research Institute, National University of Singapore (NUS).
Dalam pemaparannya, Fathun menyoroti keterkaitan transisi energi dengan konflik geopolitik dan kepentingan negara-negara dalam menguasai sumber daya alam. Ia mempertanyakan klaim energi bersih ketika proses produksinya justru menimbulkan beban ekologis bagi masyarakat di wilayah penghasil bahan baku.
Menurut Fathun, penggunaan kendaraan listrik di negara-negara maju, misalnya, tidak serta-merta menghapus persoalan lingkungan. Bahan baku teknologi tersebut dapat berasal dari kawasan lain yang harus menghadapi tekanan ekologis akibat aktivitas pertambangan.
“Kita bisa melihat masyarakat di suatu negara merasa sudah menggunakan energi bersih, misalnya melalui kendaraan listrik. Namun, bahan baku untuk teknologi tersebut mungkin berasal dari wilayah lain yang harus menanggung kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Jadi, pertanyaannya bukan hanya apakah energinya bersih, tetapi juga bersih untuk siapa dan siapa yang menanggung dampaknya,” jelas Fathun.
Ia menegaskan, transisi energi perlu dibaca melalui relasi kekuasaan global, termasuk persaingan antarnegara, kepentingan elite, dan konflik dalam penguasaan sumber daya energi.
Karena itu, keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur berdasarkan penurunan emisi di negara pengguna. Kondisi masyarakat dan lingkungan di wilayah penghasil bahan baku juga harus menjadi bagian dari penilaian.
Kebijakan Pembangunan dan Persoalan Keadilan Ekologis
Persoalan kontradiksi pembangunan di Indonesia dibahas oleh Hardianti Laduppa, dosen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang sekaligus mahasiswa doktoral di Ludovika University of Public Service, Hungaria. Hardianti juga menjabat sebagai Sekretaris PCIM Hungaria.
Dari perspektif kebijakan publik, Hardianti menyoroti pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kerap berjalan beriringan dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara merata, sementara risiko ekologis justru ditanggung oleh kelompok masyarakat tertentu.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Menurutnya, keberadaan aturan tidak otomatis menjamin perlindungan lingkungan apabila tidak disertai pengawasan dan implementasi yang konsisten.
“Pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kita juga perlu memastikan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung risikonya. Karena itu, pengawasan kebijakan dan keadilan ekologis harus menjadi perhatian bersama,” ujar Hardianti.
Paparan kedua narasumber memperlihatkan bahwa persoalan energi dan ekologi bukan semata-mata persoalan pilihan teknologi. Di dalamnya terdapat persoalan relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, tata kelola kebijakan, serta distribusi manfaat dan risiko pembangunan.
Diaspora Muhammadiyah dan Tanggung Jawab Ekologis
Bagi PCIM Hungaria dan PCIM Thailand, webinar ini menjadi salah satu bentuk keterlibatan diaspora Muhammadiyah dalam merespons persoalan strategis yang dihadapi Indonesia dan masyarakat dunia.
Melalui pendekatan akademik dan kebijakan publik, diskusi tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara pembangunan, energi, dan keberlanjutan lingkungan.
Kepedulian terhadap ekologi juga sejalan dengan nilai Islam Berkemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah. Alam dipandang sebagai amanah Allah yang harus dijaga, sehingga upaya mencegah kerusakan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia.
PCIM Hungaria dan PCIM Thailand berharap diskusi tersebut tidak berhenti sebagai pertukaran gagasan, tetapi turut mendorong kesadaran kritis dan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan. Sebab, masa depan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan manusia memastikan keberlanjutan kehidupan dan keadilan bagi generasi mendatang.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner PMB UMSI
