KHITTAH.CO, PALU — Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, ST, MT, IPU, ditetapkan sebagai anggota Panitia Pemilihan (Panlih) Muktamar Muhammadiyah ke-49. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang Tanwir Muhammadiyah 2026 di Gedung Banua Kaili H. Rusdy Toana, Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 13 November 2026.
Rakhim Nanda masuk dalam susunan Panlih yang dipersiapkan untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan pimpinan Persyarikatan pada Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Medan, Sumatera Utara, November 2027.
Berdasarkan susunan kepanitiaan yang ditampilkan dalam persidangan, Panlih Muktamar ke-49 dipimpin Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D., sebagai ketua, dengan Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D., sebagai wakil ketua. Adapun posisi sekretaris dipercayakan kepada M. Amir Nashiruddin, S.H.I.
Nama Abd Rakhim Nanda tercantum sebagai salah satu dari 11 anggota Panlih. Keanggotaan tersebut mempertemukan sejumlah kader Muhammadiyah dengan latar belakang kepemimpinan organisasi, perguruan tinggi, dan pengelolaan kelembagaan Persyarikatan.
Keterlibatan Rakhim Nanda menambah tanggung jawabnya di tingkat nasional. Selain memimpin Unismuh Makassar untuk periode 2024–2028, ia menjabat Sekretaris PWM Sulawesi Selatan periode 2022–2027, mendampingi Ketua PWM Sulsel, Prof. Ambo Asse.
Panlih Diisi Sejumlah Tokoh Muhammadiyah
Ketua Panlih, Muhammad Sayuti, merupakan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022–2027. Ia memiliki latar belakang akademik di bidang pendidikan serta pengalaman dalam pengelolaan organisasi di tingkat pusat.
Sementara itu, Wakil Ketua Panlih, Hilman Latief, merupakan Bendahara Umum PP Muhammadiyah periode 2022–2027. Hilman dikenal sebagai akademisi yang menekuni kajian filantropi Islam dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan kelembagaan Muhammadiyah.
Adapun Sekretaris Panlih, M. Amir Nashiruddin, tercatat sebagai Wakil Sekretaris I Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022–2027.
Sejumlah nama lain yang masuk dalam keanggotaan Panlih antara lain Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag., akademisi sekaligus Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), serta Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A., akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang juga dikenal sebagai pimpinan Fakultas Agama Islam UMSU.
Keanggotaan Panlih juga mencakup Irvan Mawardi, S.H., M.H., yang tercatat sebagai Wakil Ketua II Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, serta Dr. Ir. M. Wafid Agung Novianto, M.Sc., yang terlibat dalam Lembaga Resiliensi Bencana PP Muhammadiyah dan organisasi Tapak Suci Putera Muhammadiyah.
Keterwakilan kader dari berbagai latar belakang tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan perangkat pemilihan yang dapat menjalankan tahapan permusyawaratan sesuai ketentuan organisasi.
Tanwir Palu Siapkan Muktamar Muhammadiyah 2027
Penetapan Panlih merupakan salah satu agenda penting Tanwir Muhammadiyah 2026 yang berlangsung pada 13–15 November di Palu. Forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar itu juga membahas sejumlah agenda strategis untuk menentukan arah gerakan Muhammadiyah pada masa mendatang.
Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah, Agung Danarto, menjelaskan bahwa pembentukan Panlih dan tim verifikasi keuangan menjadi bagian dari persiapan menuju Muktamar ke-49. Nama-nama calon anggota Panlih diusulkan PP Muhammadiyah untuk memperoleh penetapan melalui sidang Tanwir.
“Nah, nanti di persidangan PP Muhammadiyah akan mengusulkan nama-nama untuk ditetapkan di dalam Tanwir,” ujar Agung dalam penjelasannya menjelang penyelenggaraan Tanwir.
Selain menyiapkan perangkat pemilihan, Tanwir Muhammadiyah di Palu membahas rancangan program jangka panjang Persyarikatan hingga 2047 dan Risalah Kesemestaan. Kedua agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Muhammadiyah dalam menghadapi perubahan sosial, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan global.
Pembentukan Panlih menjadi tahapan penting karena Muktamar Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi dan penetapan kebijakan organisasi, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya proses pemilihan pimpinan pusat untuk periode berikutnya.






















