Daulat Moral Menuju Indonesia Emas: Menakar Urgensi Falsafah Siri’ naPacce di Tengah Ancaman Kleptokrasi

Oleh: Irwan Akib (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

KHITTAH. CO – Kedaulatan sebuah negara kerap dibayangkan sebagai benteng fisik yang kokoh dijaga oleh barisan militer di perbatasan dan persenjataan mutakhir yang siap siaga. Namun, sejarah peradaban berulang kali mengoreksi ilusi tersebut. Ancaman terbesar yang mampu melumat kedaulatan suatu bangsa sering kali bukan datang dari moncong meriam asing, melainkan dari pembusukan moral yang menggerogoti jantung kekuasaan dari dalam. Ketika mentalitas para penguasa keropos oleh ketamakan korupsi dan dibutakan oleh syahwat pamer kekayaan (flexing), sebuah negara sejatinya sedang mengundang lonceng kematian kedaulatannya sendiri.

Kita dapat menengok Sri Lanka yang runtuh secara tragis pada tahun 2022. Di bawah cengkeraman dinasti politik Rajapaksa, kas negara dikuras secara ugal-ugalan untuk proyek fiktif demi keuntungan kroni. Di saat rakyat mengantre bahan bakar dan kelaparan, anak-anak elit penguasa justru sibuk memamerkan mobil mewah. Akibatnya, negara mengalami kebangkrutan, gagal bayar utang, hingga terpaksa menggadaikan Pelabuhan Hambantota kepada pihak asing selama 99 tahun.

Nasib serupa pernah menimpa Filipina di bawah kediktatoran Ferdinand Marcos pada tahun 1986. Rezim kleptokrasi ini menjarah miliaran dolar uang rakyat, sementara Ibu Negara Imelda Marcos dengan angkuh mempertontonkan ribuan pasang sepatu desainer dan perhiasan mewah dunia di tengah kemiskinan ekstrem rakyatnya. Ketika hukum ditekuk untuk melindungi kenyamanan persekongkolan elit, rakyat bergerak menarik kembali mandatnya melalui People Power Revolution. Peristiwa ini membuktikan bahwa negara yang memutus kontrak sosial dengan rakyatnya akan kehilangan legitimasi politik secara mutlak.

Kedua negara tersebut membuktikan satu hukum besi politik: ketika penguasa membiarkan mentalnya keropos oleh korupsi dan membutakan mata hatinya dengan pamer kemewahan, mereka sedang menggali kubur bagi kedaulatan negaranya sendiri. Dalam mahakaryanya, Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James A. Robinson mengemukakan bahwa sebuah negara akan menjadi gagal (failed state) jika elite politiknya mendesain lembaga negara yang bersifat ekstraktif—yaitu hanya untuk memeras kekayaan rakyat demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Sejalan dengan itu, sosiolog terkemuka Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa kemewahan (luxury) dan perilaku pamer (flexing) adalah penyakit kronis pada fase akhir kejatuhan sebuah negara. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa ketika pendapatan legal tidak lagi mampu menopang gaya hidup mewah para elite, mereka akan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi. Tindakan ini secara instan menghancurkan asabiyah—rasa solidaritas, saling percaya, dan rasa senasib sepenanggungan antara rakyat dan pemimpin yang menjadi fondasi utama berdirinya sebuah peradaban.

Dalam konteks keindonesiaan yang sedang menyongsong momentum Indonesia Emas, fenomena gaya hidup mewah dan pamer kekayaan oknum pejabat publik yang belakangan gencar dikuliti oleh gerakan pengawas sosial digital (netizen) menjadi alarm keras bagi ketahanan nasional kita. Indonesia tidak boleh tergelincir ke dalam lubang kehancuran yang sama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum formal yang rigid, melainkan membutuhkan sebuah “Infrastruktur Jiwa” yang berakar kuat pada kearifan lokal bangsa, salah satunya falsafah Siri’ naPacce.

Secara harfiah, siri’ berarti rasa malu atau harga diri. Dalam falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar, siri’adalah martabat kemanusiaan yang paling tinggi. Jika nilai Siri’ tertanam kuat, seorang pejabat akan memiliki benteng moral yang kokoh dan rasa malu yang ekstrem untuk melakukan korupsi, menerima suap, atau memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Flexing atau pamer kemewahan di tengah kemiskinan rakyat akan dianggap sebagai tindakan nista yang merendahkan martabat keluarga mereka sendiri. Siri’ mengubah paradigma kepatuhan dari “takut karena hukum” menjadi “malu karena moral”.

Sementara itu, pacce (atau Passe) berarti rasa pedih atau perih yang dirasakan di dalam dada saat melihat penderitaan sesama manusia. Ini adalah wujud empati, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial yang mendalam. Pemimpin yang memiliki jiwa pacce tidak akan melahirkan kebijakan yang menindas atau mengabaikan rakyat kecil. Ketika rakyat kesusahan, pemimpin akan ikut merasakan “perih” tersebut, sehingga seluruh kebijakan ekonomi dan pembangunan akan diorientasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan murni seluruh rakyat mewujudkan apa yang disebut Acemoglu dan Robinson sebagai institusi inklusif.

Visi Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai jika fondasi ekonominya keropos akibat korupsi dan ketimpangan sosial yang tajam. Budaya Siri’ naPacce bertindak sebagai “Infrastruktur Kebudayaan” yang mampu menopang visi besar tersebut melalui tiga jalur strategis:

1. Melahirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance): Menciptakan birokrasi yang bersih dari korupsi karena aparatnya takut merusak harga diri (Siri’).
2. Meningkatkan Kepercayaan Global: Negara dengan kepastian hukum yang bersih dan bermartabat akan menarik investasi asing berkualitas, meningkatkan kedaulatan ekonomi tanpa harus terjebak utang yang mendikte.
3. Mewujudkan Keadilan Sosial: Mengalirkan nilai pacce agar tidak terjadi penumpukan kekayaan negara pada segelintir elite, sehingga memperkecil risiko konflik sosial atau disintegrasi bangsa.

Sirnanya nilai siri’ dan pacce akan berdampak fatal terhadap pribadi penguasa dan masa depan pengelolaan negara. Hilangnya Siri’ pada diri pengambil kebijakan sesungguhnya telah mengubur kemanusiaan mereka sendiri, dan ketika Pacce lenyap, kepedulian terhadap penderitaan rakyat pun ikut menguap. Oleh karena itu, agar negara ini terkelola dengan baik dan selamat dari ramalan keruntuhan, sudah saatnya para elite dan pengambil kebijakan menghadirkan kembali Siri’ naPacce bukan sekadar sebagai jargon masa lalu, melainkan sebagai kompas moral utama. Hanya dengan ketegasan hukum yang ditopang oleh kesucian etika lokal inilah, kedaulatan Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai benteng peradaban yang sejati, membawa bangsa ini melangkah dengan kepala tegak menuju gerbang Indonesia Emas.