KHITTAH.co, Makassar- Lembaga Pembinaan Pondok Pesantren Muhammadiyah (LPPPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan menghelat Silaturahim & Rapat Koordinasi Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan.
Acara yang masih dalam suasana Syawalan tersebut dihelat Jumat, 20 Mei 2022, di Aula Ma’had Al-Birr Kampus Unismuh Makassar.
Dalam sambutannya, Ketua PWM Sulsel, Prof Dr Ambo Asse mengungkapkan, dirinya sempat mengusulkan kepada forum Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu tahun 2019 untuk meningkatkan status LPPPM menjadi majelis.
“Kalau kita serius mau mengembangkan pesantren, saya kira harus kita biarkan LPPPM betul-betul total mengurusi pesantren,” ungkap dia.
Prof Ambo mengaku dirinya memahami betul kondisi yang dihadapi oleh pesantren-pesantren Muhammadiyah. Hal ini karena dirinya pernah menjadi Ketua Majelis Dikdasmen PWM Sulsel.
Ia menyampaikan hal ini sebagai tanggapan atas pemaparan Wakil Ketua PWM Sulsel Koordinator LPPPM dan Dikdasmen, K.H. Mawardi Pewangi tentang dualisme pihak yang mengurus pesantren Muhammadiyah.
Kiai Mawardi yang berbicara sebelum Prof Ambo menyebut bahwa saat ini, pondok pesantren Muhammadiyah diurus oleh LPPPM dan Majelis Dikdasmen.
“Karena itu, di Sulsel, PWM mengeluarkan kebijakan, kalau direktur pesantren, rekomendasinya dari LPPPM, bukan Dikdasmen. Kalau sekolah, baru Dikdasmen. Tidak boleh ada dualisme,” ungkap Prof Ambo.
Ia juga mengisahkan, di masa ia memimpin Dikdasmen, dirinya telah menertibkan sejumlah sekolah dan
pesantren yang menyimpang dari aturan organisasi.
“Saya datangi mereka, saya minta ketegasan mereka, ini milik Muhammadiyah atau bukan? Mereka jawab ia, punya Muhammadiyah. Kalau begitu, tanah, gedung, dan semuanya milik Muhammadiyah. Tidak boleh ada yayasan-yayasan dalam Muhammadiyah,” ungkap Ketua PWM.
Untuk pengembangan pesantren, Ketua PWM Sulsel juga menegaskan komitmennya dengan berupaya untuk mengunjungi setiap pesantren yang ada di Sulsel.
“Saya sudah datangi pesantren di Bulukumba. Saya sudah keliling melihat semua kondisi di sana. Kemarin, saya di MBS Awwalul Islam. Besok di Gombara, setelah itu ke Balebo,” ungkap Prof Ambo.
Ia juga mengingatkan seluruh mudir bahwa pondok pesantren adalah tempat pembinaan dan pendidikan kader. “Karena itu, Bapak-bapak, Ibu-Ibu harus ditegaskan itu kader,” ungkap Prof Ambo.
Prof Ambo juga mengungkapkan dirinya sudah berulang kali menegaskan kepada IPM dan IMM untuk
selalu melakukan pengaderan.
“Saya sudah sampaikan, saya tegaskan kepada AMM, program kalian itu mengader. Apa pun programnya, harus dalam rangka mengader. Karena itu, pesantren juga harus menegaskan pengaderan,” tandas Prof Ambo.
Ketua LPPPM PP Muhammadiyah, Dr K.H. Maskuri, saat diwawancarai terpisah, mendukung saran Prof Ambo dan K.H. Mawardi Pewangi untuk mengupayakan perubahan tersebut.
Ia berharap Muktamar ke 48 Muhammadiyah di Surakarta dapat merealisasikan peningkatan status LPPPM ini.
“Memang sudah suatu keharusan, karena tugas LPPPM berat. Kalau ingin menghasilkan lulusan yang
diharapkan, harus kerja keras, manajemen, penguatan kemampuan bahasa,” ungkap Maskuri.
Menurut Maskuri, dengan perubahan LPPPM menjadi majelis, tugas pembinaan secara langsung bisa dilakukan.
“Jadi kita yang membuat konsep pembinaan dan pelaksanaan konsep tersebut bisa langsung kita lakukan,” tutur Maskuri.
Selama ini, lanjut Maskuri, kerja LPPPM terbatas karena harus berkoordinasi dengan Dikdasmen. Sayang, Dikdasmen tidak memahami kultur dan pola pembinaan pesantren.
“Dikdasmen ‘kan pahamnya manajemen sekolah, sementara kultur sekolah beda dengan pesantren,” tutup dia.
(Fikar)
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
