KHITTAH.CO, PALOPO – Universitas Muhammadiyah Palopo (UM Palopo) mendapat kepercayaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung percepatan sertifikasi gratis tanah hibah masjid melalui program nasional yang diluncurkan di Palopo, Minggu, 12 Juli 2026. Kepercayaan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang disaksikan langsung Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. UM Palopo menjadi satu dari hanya dua perguruan tinggi di wilayah Luwu Raya yang dilibatkan dalam program tersebut.
Program ini merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap tanah hibah masjid yang belum memiliki sertifikat. Melalui sertifikasi gratis, pemerintah ingin memastikan aset keagamaan terlindungi dari potensi sengketa sekaligus menjamin keberlangsungan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat.
Selain UM Palopo, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo juga ditunjuk sebagai mitra pelaksana di wilayah Luwu Raya. Secara keseluruhan, hanya 29 perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Selatan yang dipercaya mendukung percepatan program sertifikasi tersebut.
Keterlibatan UM Palopo akan diwujudkan melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Mahasiswa akan diterjunkan ke berbagai desa dan kelurahan untuk membantu pendataan tanah hibah masjid, melengkapi dokumen administrasi, serta mendampingi pengurus masjid dalam proses pengajuan sertifikat kepada ATR/BPN.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh tanah masjid memiliki legalitas yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Tanah masjid adalah tanah umat, tanah yang menjadi tempat berkumpulnya kebaikan. Pemerintah tidak ingin ada lagi masjid yang berdiri di atas tanah tanpa bukti sah, sehingga suatu saat terancam gugur atau sengketa. Dukungan mahasiswa dan perguruan tinggi adalah bukti nyata sinergi antara akademisi dan negara untuk melayani rakyat,” ujar Nusron Wahid.
Rektor UM Palopo menyambut positif kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada kampusnya. Menurutnya, keterlibatan UM Palopo dalam program nasional ini menjadi wujud nyata implementasi tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.
Ia menegaskan, UM Palopo akan mengerahkan dosen pembimbing dan mahasiswa terbaik agar proses pendataan serta pendampingan masyarakat dapat berjalan secara maksimal. Melalui KKN Tematik, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman belajar di lapangan, tetapi juga ikut berkontribusi menjaga aset umat melalui percepatan sertifikasi tanah hibah masjid.
“Kami bangga menjadi mitra pemerintah dalam tugas mulia ini. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga berkontribusi nyata bagi kemaslahatan umat di tanah kelahirannya,” ujarnya.
Program sertifikasi gratis tanah hibah masjid ini ditargetkan berjalan hingga akhir 2026. Pemerintah berharap seluruh tanah hibah masjid di Sulawesi Selatan telah terdata dan masuk dalam proses penerbitan sertifikat sehingga memiliki kepastian hukum yang kuat dan terhindar dari potensi sengketa di masa mendatang.
Bagi UM Palopo, penugasan ini sekaligus menjadi pengakuan atas kapasitas institusi dalam mendukung program-program strategis pemerintah. Keterlibatan kampus diharapkan memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi kepentingan umat.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
