Mencari Diaspora Jenderal Sudirman di Hari Pancasila

Oleh: Ridwan Fawallang

KHITTAH.CO — Hari ini, 1 Juni 2026, kita kembali merayakan Hari Lahir Pancasila. Podium-podium kenegaraan akan kembali bising. Kita sudah bisa menebak: akan ada pidato yang berapi-api, retorika heroik yang menggetarkan, atau mungkin drama politik baru dari atas panggung kekuasaan. Ada yang cemas menanti kegadahan, ada yang berharap kejutan.

Namun, di sela-sela bisingnya upacara, ada sunyi yang menyelinap di dada kita. Sebuah kegelisahan kultural yang mendalam: Ke mana perginya jiwa dari dasar negara ini, ketika ia begitu sering diucapkan tapi begitu jarang diwujudkan?

Kita merindukan sebuah mata rantai sejarah yang tampaknya telah hilang.

Mari kita kembali ke masa lalu, pada sebuah fragmen sejarah yang berharga.

Dahulu, seorang aktivis progresif bernama Muhammad Aidit (ayah dari tokoh sejarah D.N. Aidit) memutuskan bergabung dengan pengajian awal KH. Ahmad Dahlan di Muhammadiyah purba. Mengapa? Bukan karena Muhammadiyah menawarkan ritual yang rumit, melainkan karena kemurnian Islam yang digerakkan Kiai Dahlan.

Kiai Dahlan membawa teologi Al-Ma’un yang radikal. Beliau mengulang-ulang surat yang sama selama berhari-hari, bukan agar santrinya hafal di luar kepala, tapi karena beliau marah melihat ayat itu belum menjelma menjadi aksi nyata memberi makan orang miskin. Kiai Dahlan kerap berpesan: Jangan menjadi pembohong agama karena hanya tahu tapi tidak mewujudkannya dalam kehidupan sosial.

Tapi lihatlah apa yang terjadi hari ini. Teologi transformatif itu seolah sengaja diputus oleh tangan-tangan tak terlihat. Umat sering kali dijinakkan dengan “teologi fatalistik”, sebuah ajaran yang meminta kita pasrah menerima nasib atas nama takdir.

Ketika pasca-proklamasi tanah-tanah rakyat dan kebun-kebun karet dikuras oleh keserakahan kapitalistik dan oligarki modern, rakyat diminta menerima itu sebagai kehendak Tuhan. Padahal itu bukan kemauan Allah. Itu adalah rencana serakah yang harus dilawan dengan keadilan Pancasila. Agama, di tangan para penjilat kekuasaan, akhirnya sering kali berubah fungsi menjadi opium yang menidurkan kesadaran perlawanan rakyat.

Di mana institusi yang dulu dikenal sebagai kompas moral bangsa?

Banyak organisasi besar dan kampus-kampus yang dulunya kritis, kini berubah menjadi sangat “ramah” pada rezim kekuasaan. Mereka terjebak dalam birokratisasi, komersialisasi, dan rutinitas formalitas seperti Baitul Arqam yang kehilangan ruh. Ruang publik yang kosong itu akhirnya tidak lagi diisi oleh institusi yang steril, melainkan oleh keberanian individu-individu merdeka.

Di UGM lahir Tyo dan Zainal Arifin Mochtar, di UI ada Rocky Gerung, di UII ada Mahfud MD dan Rektor Fathul Wahid. Tragisnya, di universitas-universitas Islam yang jumlahnya ratusan, suaranya justru terasa lamat-lamat. Kita merindukan lahirnya kembali “Diaspora Jenderal Sudirman”, Kasman Singodimedjo, atau H. Juanda, manusia-manusia republiken yang tidak menukar prinsip demi kenyamanan kursi jabatan.

Mengapa para pemimpin kita begitu cepat berubah ketika sudah duduk di singgasana?

Saya menyebutnya: Sindrom Frederik.

Ini merujuk pada Raja Frederik II dari Prusia. Saat mudanya, ia adalah seorang idealis, mencintai rakyat, bahkan menulis surat sanggahan yang mengutuk pemikiran Machiavelli. Namun, setelah berkuasa lama, ia berubah 180 derajat. Ia menjadi sinis, pragmatis, dan mempraktekkan 100% cara berkuasa Machiavelli: tujuan menghalalkan cara.

Hari ini, Sindrom Frederik telah menjadi wabah di sekitar kita. Pemimpin yang awalnya turun ke bawah untuk melayani, lama-lama turun ke bawah hanya saat pilkada demi pencitraan kamera. Mereka pura-pura menggendong karung di depan jepretan wartawan atau konten TikTok, tetapi hatinya sibuk mengintip celah untuk menghisap rente dari rakyat.

Lalu, apa obat atau antidote dari Sindrom Frederik ini?

Jawabannya adalah: Jalan Umar bin Khattab.

Ketika Khalifah Umar menemukan seorang janda yang memasak batu karena anak-anaknya kelaparan, ia tidak menyalahkan takdir. Ia tidak menunggu rapat kabinet esok pagi. Umar langsung berjalan ke gudang makanan, mengambil sekarung gandum, dan memikulnya sendiri di atas pundaknya. Saat ajudannya menawarkan bantuan, Umar menjawab dengan kalimat yang menggetarkan sejarah: “Apakah kamu mau memikul dosaku di hari kiamat?”

Jalan Umar adalah antitesis dari kepemimpinan teatrikal modern. Jalan Umar menuntut pertanggungjawaban transendental yang radikal. Dan jika ditarik ke dalam kearifan lokal kita, Jalan Umar adalah manifestasi dari budaya Siri’—rasa malu yang mendalam jika membiarkan kezaliman struktural merajalela. Malu jika anggaran rakyat bocor jadi bancakan, sementara anak-anak di pelosok daerah mengalami stunting dan kemiskinan di atas tanah mereka yang subur.

Pancasila tidak bisa berdiri mengambang di udara. Ia berdiri di atas fondasi bernama Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi artinya “Sekali Merdeka, Tetap Merdeka!”—dulu dari kolonialisme Belanda, hari ini merdeka dari kemiskinan dan kebodohan.

Esok pagi, saat bendera merah putih dinaikkan, mari kita berjanji pada diri sendiri untuk ikut menjaga akal sehat bangsa ini.

Menjaga Pancasila bukan dengan upacara formalitas yang sepi dari makna. Menjaga Pancasila adalah dengan menolak menjadi pembohong agama dan pembohong negara. Kita harus merebut kembali jalur kultural, menyuarakan kebenaran, dan mendesak para pemimpin kita untuk kembali ke khitah.

Sebab kita tidak ingin anak cucu kita mengenang tanah air ini dengan ratapan: “Tanahnya kaya raya, tapi rakyatnya miskin papa.”

Kita ingin Indonesia dikenang karena para pemimpin dan birokratnya memiliki keberanian untuk mengambil Jalan Umar: mau berjalan di gubuk rakyat dan menggendong karung beban derita mereka sendiri.

Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026.