Homo Deus: Benarkah Kelaparan, Wabah, dan Perang Telah Berakhir?

Oleh: Andi Asywid Nur (Anggota Majelis Pustaka dan Informasi PWM Sulsel)

KHITTAH.CO – Beberapa hari terakhir, pandangan saya kembali tertuju pada sebuah buku yang telah lama tersimpan di rak. Tanpa banyak berpikir, saya mengambilnya. Buku itu adalah Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia karya Yuval Noah Harari. Saya membukanya dengan rasa ingin tahu yang sama seperti ketika pertama kali membacanya. Namun kali ini, yang paling mengusik pikiran justru bukan ramalan Harari tentang masa depan, melainkan cara ia mengajak pembacanya melihat kembali perjalanan panjang umat manusia. Pada halaman-halaman awal, Harari membuka diskusinya dengan sebuah pernyataan yang sederhana, tetapi membuat saya berhenti sejenak.

“Selama ribuan tahun, tiga persoalan utama umat manusia adalah kelaparan, wabah, dan perang.”

Kalimat itu terasa begitu tenang, tetapi menyimpan bobot sejarah yang sangat besar. Tiga persoalan itu menyibukkan orang Mesir kuno, India abad pertengahan, hingga masyarakat Tiongkok modern. Berabad-abad lamanya, manusia bangun setiap pagi dengan kecemasan yang serupa, apakah hari ini masih ada makanan, apakah penyakit akan merenggut keluarga, dan apakah peperangan akan menghancurkan kehidupan.

Harari kemudian mengajukan tesis yang cukup berani. Menurutnya, selama satu abad terakhir, umat manusia perlahan berhasil mengubah tiga ancaman tersebut dari sesuatu yang dianggap takdir menjadi persoalan yang dapat dikelola. Ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran modern, dan tata kelola pemerintahan telah mengurangi dampaknya secara signifikan. Karena itu, manusia modern mulai mengalihkan ambisinya kepada agenda baru: umur panjang, kebahagiaan, dan bahkan upaya melampaui keterbatasan biologis manusia sendiri.

Saya mengagumi optimisme Harari.

Namun, setelah menutup halaman-halaman awal buku itu, muncul pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya.

Benarkah kelaparan, wabah, dan perang telah menjadi cerita masa lalu?

Jika benar demikian, mengapa hingga hari ini jutaan manusia masih tidur dalam keadaan lapar? Mengapa pandemi COVID-19 mampu melumpuhkan dunia yang mengaku paling maju sepanjang sejarah? Mengapa perang masih berlangsung di berbagai kawasan, bahkan dengan teknologi yang jauh lebih canggih daripada sebelumnya?

Barangkali persoalannya bukan karena manusia gagal mengembangkan ilmu pengetahuan.

Barangkali persoalannya adalah ilmu pengetahuan berkembang jauh lebih cepat daripada kebijaksanaan manusia.

Di sinilah saya merasa Harari perlu diajak berdialog dengan pemikir lain.

Amartya Sen, peraih Hadiah Nobel Ekonomi 1998, mengajukan kritik yang hingga kini tetap relevan. Dalam Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (1981), Sen membongkar anggapan lama bahwa kelaparan selalu lahir karena kekurangan pangan. Berdasarkan kajiannya terhadap sejumlah bencana kelaparan, terutama Kelaparan Bengal 1943, ia menunjukkan bahwa banyak orang meninggal bukan karena makanan tidak tersedia, melainkan karena mereka kehilangan hak untuk memperolehnya. Sen menyebut kondisi ini sebagai entitlement failure, kegagalan akses terhadap pangan akibat kemiskinan, perang, inflasi, atau kebijakan publik yang tidak berpihak kepada masyarakat. Dengan kata lain, kelaparan modern lebih merupakan kegagalan institusi sosial dan politik daripada kegagalan alam.

Pandangan Sen sesungguhnya mengubah cara kita memahami kemiskinan.

Kelaparan tidak lagi semata-mata disebabkan sawah yang gagal panen.

Kelaparan sering kali lahir dari negara yang gagal menghadirkan keadilan.

Dari sini, saya teringat Johan Galtung, salah seorang pelopor peace studies modern. Dalam artikelnya yang berpengaruh, Violence, Peace, and Peace Research (1969), Galtung memperkenalkan konsep structural violence atau kekerasan struktural. Menurutnya, kekerasan tidak selalu berbentuk tindakan fisik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kekerasan juga hadir ketika struktur sosial, ekonomi, atau politik membuat sebagian orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, padahal kondisi tersebut sebenarnya dapat dicegah. Dalam kerangka ini, kematian akibat kelaparan, buruknya layanan kesehatan, atau terbatasnya akses pendidikan bukan sekadar persoalan kemiskinan, melainkan konsekuensi dari struktur yang menciptakan ketidaksetaraan. Kekerasan itu sunyi. Ia tidak menumpahkan darah di jalanan, tetapi perlahan merampas kesempatan hidup jutaan manusia.

Betapa ironisnya.

Kita sering mengutuk perang karena melihat ledakan bom.

Tetapi kita jarang marah terhadap sistem yang membiarkan anak-anak meninggal akibat gizi buruk.

Padahal keduanya sama-sama merenggut kehidupan.

Pandemi COVID-19 kemudian memperlihatkan paradoks lain.

Di satu sisi, sains berkembang luar biasa cepat. Vaksin berhasil dikembangkan hanya dalam hitungan bulan. Teknologi digital membantu pelacakan penyebaran penyakit. Artificial Intelligence mulai digunakan untuk membantu diagnosis medis.

Namun di sisi lain, pandemi memperlihatkan rapuhnya solidaritas manusia.

Hoaks menyebar lebih cepat daripada virus.

Ketidakpercayaan terhadap ilmu pengetahuan tumbuh di berbagai tempat.

Kepentingan politik sering mendahului keselamatan publik.

Kemajuan teknologi ternyata tidak otomatis melahirkan kemajuan etika.

Di sinilah filsuf Hans Jonas mengingatkan tentang The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (1979). Menurut Jonas, semakin besar kekuasaan teknologi yang dimiliki manusia, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus dipikulnya. Kemajuan tidak boleh hanya diukur dari apa yang dapat kita lakukan, tetapi juga dari apa yang seharusnya kita lakukan demi menjaga keberlangsungan kehidupan.

Lalu bagaimana dengan perang?

Harari benar ketika mengatakan bahwa perang antarnegara besar tidak lagi menjadi keadaan normal sebagaimana ribuan tahun silam.

Namun perang tidak pernah benar-benar hilang.

Ia hanya berganti wajah.

Hari ini kita mengenal perang ekonomi.

Perang siber.

Perang informasi.

Perang identitas.

Perang algoritma.

Perang narasi.

Perang yang bahkan berlangsung setiap hari di media sosial.

Zygmunt Bauman menyebut masyarakat hari ini sebagai Liquid Modernity (2000), masyarakat yang serba cair. Hubungan antarmanusia semakin rapuh, identitas semakin mudah berubah, sementara solidaritas semakin tipis. Teknologi memang menghubungkan miliaran orang dalam hitungan detik, tetapi belum tentu membuat mereka saling memahami. Kita hidup di dunia yang semakin terkoneksi, tetapi paradoksnya semakin mudah terpolarisasi.

Hannah Arendt memberi penjelasan yang lebih mendalam melalui konsep the banality of evil. Menurutnya, tragedi kemanusiaan tidak selalu dilakukan oleh manusia yang luar biasa jahat. Ia justru sering lahir dari orang-orang biasa yang berhenti berpikir secara moral.

Kalimat Arendt terasa sangat relevan hari ini.

Tidak semua yang memperpanjang kelaparan adalah pencuri makanan.

Tidak semua yang memperparah wabah adalah pembawa penyakit.

Tidak semua yang menyebabkan perang memegang senjata.

Sebagian hanya memilih diam ketika melihat ketidakadilan.

Diam yang terus dipelihara perlahan berubah menjadi sistem.

Sistem yang tidak dikoreksi akhirnya melahirkan penderitaan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Dalam khazanah Islam, refleksi semacam ini sebenarnya telah lama hadir.

Al-Qur’an mengingatkan,”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.” (QS. Ar-Rum: 41).

Ayat ini mengandung pesan sosiologis yang sangat kuat.

Bahwa krisis kemanusiaan sering kali bukan semata-mata akibat bencana alam, melainkan hasil dari pilihan-pilihan moral manusia sendiri.

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tidak bernilai apabila tidak melahirkan akhlak. Sementara Ibn Khaldun menjelaskan bahwa peradaban tidak pertama-tama runtuh karena serangan musuh dari luar, melainkan karena melemahnya solidaritas sosial di dalam masyarakat. Ketika elite sibuk mempertahankan privilese, sementara rakyat kehilangan rasa percaya kepada institusi, saat itulah keruntuhan mulai bekerja secara perlahan.

Sebagai seorang sosiolog, saya melihat bahwa kelaparan, wabah, dan perang sesungguhnya memiliki akar yang sama.

Bukan semata-mata kemiskinan.

Bukan semata-mata virus.

Bukan semata-mata senjata.

Melainkan ketimpangan.

Ketimpangan akses terhadap pangan melahirkan kelaparan.

Ketimpangan akses terhadap kesehatan melahirkan wabah.

Ketimpangan distribusi kekuasaan melahirkan perang.

Karena itu, solusi yang hanya mengandalkan teknologi tidak akan pernah cukup.

Kita membutuhkan pendidikan yang membangun kesadaran kritis, sebagaimana diingatkan Paulo Freire. Pendidikan bukan sekadar proses mentransfer pengetahuan, melainkan proses memanusiakan manusia agar mampu membaca ketidakadilan dan berani mengubahnya.

Pada akhirnya, saya ingin kembali kepada pertanyaan Harari.

Apa agenda terbesar umat manusia hari ini?

Bagi saya, jawabannya masih sama.

Bukan karena manusia tidak mampu menghapus kelaparan, wabah, dan perang.

Tetapi karena manusia belum sepenuhnya mampu mengalahkan keserakahan, egoisme, dan ketidakadilan yang terus melahirkan ketiga persoalan tersebut.

Mungkin benar teknologi akan membawa manusia hidup lebih lama.

Mungkin kecerdasan buatan akan membantu menyelesaikan banyak pekerjaan.

Mungkin suatu hari manusia mampu menaklukkan penyakit yang selama ini dianggap mematikan.

Namun semua itu tidak akan menjadikan kita sebuah peradaban yang agung apabila masih ada manusia yang kelaparan di tengah lumbung yang penuh, meninggal karena tidak mampu mengakses layanan kesehatan, atau kehilangan masa depan akibat perang yang sebenarnya dapat dihindari.

Sebab ukuran kemajuan sebuah peradaban bukanlah seberapa tinggi gedung yang dibangun, seberapa cepat internet yang dimiliki, atau seberapa canggih mesin yang diciptakan.

Ukuran kemajuan sesungguhnya adalah seberapa besar ilmu pengetahuan berhasil memuliakan manusia.

Dan di sanalah, saya kira, masa depan umat manusia akan ditentukan, bukan oleh kecerdasan yang kita miliki, melainkan oleh nurani yang masih kita pelihara.