Oleh: Nashrul Mu’minin (Content Writer Yogyakarta)
KHITAH. CO – Kenaikan harga Pertamax yang mulai berlaku pada Rabu, 10 Juni 2026, menjadi kabar yang langsung mengguncang perhatian masyarakat. Setelah berbulan-bulan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mempertahankan harga di tengah gejolak ekonomi global, akhirnya harga Pertamax (RON 92) resmi naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan hampir Rp4.000 per liter tersebut bukan sekadar perubahan angka di papan SPBU, melainkan sinyal kuat bahwa tekanan ekonomi yang selama ini tertahan mulai mencapai batas kemampuan untuk ditahan lebih lama.
Bagi sebagian masyarakat, keputusan tersebut terasa mengejutkan. Selama beberapa bulan terakhir harga minyak dunia terus mengalami kenaikan akibat ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok energi global, dan meningkatnya permintaan energi dari berbagai negara. Namun harga BBM non-subsidi di Indonesia relatif stabil. Banyak pihak bertanya-tanya bagaimana pemerintah mampu mempertahankan harga ketika negara-negara lain justru sudah lebih dulu melakukan penyesuaian.
Jawabannya terletak pada kebijakan menahan kenaikan harga demi menjaga stabilitas ekonomi domestik. Pemerintah menyadari bahwa kenaikan harga BBM hampir selalu berdampak langsung terhadap inflasi. Ketika harga bahan bakar naik, biaya transportasi meningkat. Biaya distribusi barang ikut naik. Pada akhirnya harga kebutuhan pokok pun berpotensi terdorong naik. Oleh karena itu, selama beberapa waktu pemerintah memilih menahan tekanan tersebut agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus.
Namun kebijakan menahan harga memiliki konsekuensi yang tidak kecil. Selisih antara harga keekonomian dan harga jual di lapangan harus ditanggung oleh badan usaha maupun negara dalam berbagai bentuk mekanisme kompensasi dan penyesuaian. Semakin lama harga ditahan, semakin besar pula beban yang harus dipikul. Ketika harga minyak dunia terus bergerak naik sementara nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat, tekanan tersebut semakin berat.
Pelemahan rupiah menjadi faktor yang sangat menentukan. Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak mentah dan bahan bakar. Transaksi energi internasional umumnya menggunakan mata uang dolar AS. Ketika dolar menguat dan rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat. Artinya, walaupun harga minyak dunia tetap, biaya yang harus dibayar Indonesia sebenarnya sudah bertambah akibat faktor kurs.
Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi global memang belum sepenuhnya stabil. Konflik geopolitik di sejumlah kawasan strategis dunia menimbulkan ketidakpastian pasokan energi. Investor global juga cenderung mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman sehingga mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, menghadapi tekanan. Kombinasi antara harga minyak yang tinggi dan kurs yang melemah menciptakan situasi yang sulit dihindari.
Kenaikan harga Pertamax akhirnya dipandang sebagai langkah realistis untuk menyesuaikan harga dengan kondisi pasar. Jika penyesuaian tidak dilakukan, beban keuangan yang harus ditanggung negara maupun perusahaan energi nasional akan semakin besar. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan fiskal dan kemampuan pemerintah menjalankan program-program prioritas lainnya.
Di sinilah muncul isu yang lebih luas daripada sekadar harga BBM. Banyak ekonom melihat kenaikan Pertamax sebagai indikator semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah. Ruang fiskal adalah kemampuan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan setelah memperhitungkan pendapatan dan kewajiban yang harus dibayar. Ketika pengeluaran meningkat sementara penerimaan negara tidak tumbuh sesuai harapan, ruang fiskal menjadi semakin terbatas.
Pemerintah saat ini menghadapi berbagai kebutuhan pembiayaan yang besar. Program-program sosial, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga program Makan Bergizi Gratis membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Di sisi lain, negara juga harus memenuhi kewajiban pembayaran utang yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Situasi ini membuat setiap keputusan anggaran harus dihitung secara cermat.
Kekhawatiran lain muncul dari potensi shortfall penerimaan negara. Shortfall terjadi ketika pendapatan yang diperoleh pemerintah lebih rendah daripada target yang telah ditetapkan. Jika penerimaan pajak atau penerimaan negara lainnya tidak mencapai sasaran, sementara pengeluaran tetap besar, maka tekanan terhadap APBN akan semakin berat. Dalam kondisi seperti itu, mempertahankan harga energi di bawah harga keekonomian menjadi semakin sulit dilakukan.
Dampak kenaikan Pertamax tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi. Dunia usaha juga akan menghadapi konsekuensi tertentu. Perusahaan transportasi, jasa logistik, sektor perdagangan, hingga usaha kecil yang bergantung pada mobilitas kendaraan kemungkinan harus menyesuaikan biaya operasional mereka. Jika biaya operasional meningkat, harga barang dan jasa berpotensi ikut mengalami kenaikan secara bertahap.
Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan BBM bersubsidi agar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak terkena dampak secara langsung. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan saat ini tampaknya adalah mengalihkan penyesuaian kepada BBM non-subsidi terlebih dahulu, sambil menjaga stabilitas kelompok rentan.
Kenaikan harga Pertamax juga menjadi pengingat bahwa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari ketergantungan terhadap dinamika energi global. Selama kebutuhan energi nasional masih dipengaruhi impor dan pergerakan pasar internasional, maka gejolak harga minyak dunia akan selalu memiliki dampak terhadap perekonomian domestik. Karena itu, upaya memperkuat ketahanan energi nasional menjadi semakin penting.
Dalam jangka panjang, pengembangan energi baru dan terbarukan, peningkatan kapasitas kilang dalam negeri, serta efisiensi konsumsi energi menjadi langkah strategis yang perlu terus dipercepat. Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan BBM hari ini, tetapi juga soal kemampuan bangsa menghadapi perubahan ekonomi global di masa depan tanpa terlalu bergantung pada faktor eksternal.
Pada akhirnya, kenaikan harga Pertamax bukan sekadar cerita tentang bahan bakar yang lebih mahal. Di balik keputusan tersebut tersimpan gambaran yang lebih besar tentang tekanan ekonomi global, pelemahan rupiah, keterbatasan ruang fiskal, dan tantangan menjaga keseimbangan APBN. Pertamax yang melonjak menjadi alarm bahwa pemerintah sedang menghadapi pilihan-pilihan sulit antara menjaga stabilitas harga, membiayai pembangunan, dan mempertahankan kesehatan keuangan negara. Pertanyaan yang kini muncul bukan hanya mengapa harga naik, melainkan seberapa kuat ekonomi Indonesia mampu menghadapi gelombang tekanan berikutnya.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
