Miskin Empati: Saatnya Mengembalikan Roh Pacce

Oleh: Irwan Akib (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

KHITTAH. CO – Kehilangan empati adalah awal dari runtuhnya peradaban sebuah bangsa, dan hari ini kita sedang menyaksikan gejalanya pada perilaku para elite penguasa. Dalam kearifan lokal Bugis-Makassar, esensi kemanusiaan kita diikat oleh apa yang disebut dengan Pacce, sebuah rasa perih di dada saat melihat sesama menderita.

Sayangnya, roh solidaritas radikal ini telah menguap, digantikan oleh egoisme buta yang melahirkan matinya rasa malu di ruang publik. Hari ini jamak kita saksikan tontonan arogansi kekuasaan di jalanan. Ruang publik kita kerap dijajah oleh raungan sirine iring-iringan kendaraan berpelat dinas yang melaju ugal-ugalan. Kita tentu belum lupa pada berbagai video viral tentang patwal pejabat yang memaksa mobil ambulans pembawa orang sakit untuk menepi, atau kasus-kasus ekstrem di mana oknum pejabat melakukan tabrak lari dan bersembunyi di balik ketiak jabatan demi menghindari tanggung jawab hukum. Pemandangan seperti ini membuat kita mengelus dada dan menjadi bukti nyata bahwa kompas moral di dalam batin sebagian elite kita sudah lumpuh total.

Dalam kacamata budaya Bugis-Makassar, fenomena aneh ini menandakan matinya pilar kedua dalam falsafah hidup manusia, yaitu Pacce (atau pesse). Jika siri’ menjaga hubungan vertikal manusia dengan Tuhan dan harga diri, maka pacce adalah lem perekat horizontal yang mengikat kita dengan sesama manusia.

Pacce berarti rasa perih atau sakit yang menyengat di dalam dada ketika kita melihat penderitaan orang lain. Ini bukan sekadar rasa kasihan, melainkan sebuah empati radikal yang memandang masyarakat sebagai satu tubuh yang utuh. Pandangan ini merefleksikan prinsip keadilan moral dalam bersolidaritas; sebuah kondisi di mana kepekaan sosial harus dituntun oleh akal sehat dan asas kepatutan (mappasitinaja). Jika pilar ini rapuh, maka runtuh pulalah seluruh fondasi keadilan sosial kita.

Secara psikologis, hilangnya nilai pacce ini sejalan dengan teori Desensitisasi Sosial yang menjelaskan kondisi mental saat seseorang mengalami penurunan sensitivitas emosional secara drastis terhadap penderitaan orang lain. Hal ini biasanya terjadi akibat terlalu sering terpapar kekuasaan absolut, keserakahan, atau isolasi sosial dari realitas akar rumput. Ketika nilai Pacce ini mati dan desensitisasi moral terjadi, lahirlah “monster sosial” yang manipulatif. Mereka melihat jabatan bukan sebagai beban moral untuk menyejahterakan rakyat, melainkan sebagai alat pemuas dahaga kekuasaan pribadi.

Kehilangan pacce menjadikan elite pengambilan kebijakan gagal menghubungkan keputusan politik mereka dengan penderitaan riil di akar rumput. Situasi ini mencerminkan gejala tanpa norma akibat runtuhnya solidaritas organik. Ketika satu organ dalam tubuh masyarakat sakit seperti petani yang menangis karena korupsi pupuk bersubsidi, atau anak-anak yang bertaruh nyawa menyeberangi sungai demi sekolah, organ penguasa justru mati rasa dan terus menyunat anggaran negara. Tanpa ikatan pacce, struktur sosial kita mengalami disfungsi akut yang menghambat keadilan.

Menghadapi degradasi moral yang sistemis ini, penegakan hukum secara formal saja tidak lagi cukup. Memenjarakan koruptor tanpa menyentuh akar budayanya hanya akan melahirkan koruptor-koruptor baru dengan modus yang lebih canggih. Kita membutuhkan solusi hukum dan kultural yang berjalan beriringan. Secara hukum, efek jera harus ditingkatkan secara radikal melalui pemiskinan koruptor, pencabutan hak politik seumur hidup, hingga sanksi sosial berupa kerja sosial dengan atribut khusus di tempat publik. Ketika hukum gagal memicu rasa malu, maka sistem sosial harus memaksa mereka menghadapi konsekuensi yang nyata di hadapan publik.

Namun, kita harus melakukan revolusi kultural dengan menghidupkan kembali roh pacce dalam kepemimpinan nasional maupun daerah. Proses seleksi pemimpin tidak boleh hanya menguji kapasitas intelektual dan kekuatan isi dompet, melainkan harus menguji rekam jejak kepedulian sosialnya. Kita butuh pemimpin yang turun ke bawah bukan untuk swafoto politik demi konten, melainkan untuk merasakan langsung detak jantung penderitaan rakyat. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal seperti Pacce harus diintegrasikan sejak dini agar generasi masa depan tidak tumbuh menjadi robot birokrasi yang dingin.

Senyum lebar para koruptor di balik rompi tahanan adalah tamparan keras bagi kemanusiaan kita. Mereka bisa tersenyum karena menganggap kejahatan tersebut hanyalah “kesialan” akibat tertangkap, bukan sebuah dosa kebudayaan yang mengkhianati sesama manusia. Namun, kita tidak boleh menyerah pada kecemasan dan membiarkan peradaban ini runtuh begitu saja. Menghidupkan kembali roh pacce adalah peluang terbesar untuk memulihkan kompas moral bangsa yang sempat lumpuh. Ketika rasa perih rakyat kembali menjadi rasa perih para pemimpinnya, di situlah fondasi keadilan sosial akan berdiri tegak. Melalui kepemimpinan yang berakar pada empati kultural, kita patut optimistis dapat menyembuhkan retakan sosial, sekaligus melangkah pasti menuju Indonesia Emas yang adil, makmur, dan bermartabat.