Oleh: Irwan Akib (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah)
KHITTAH. CO – Kemerdekaan merupakan jembatan emas, kata Bung Karno, yang di seberangnya hadir masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangkaian itulah Visi Indonesia Emas 2045 menjadi sebuah impian besar untuk mewujudkan Negara Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada usia satu abad kemerdekaannya. Namun, cita-cita luhur ini memerlukan langkah strategis yang nyata agar tidak berbalik menjadi kegagalan sejarah.
Jembatan menuju peradaban emas tersebut akan rapuh selama ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural masih menganga lebar. Menyongsong satu abad kemerdekaan, kemajuan ekonomi tidak boleh terjebak menjadi utopia yang hanya dinikmati oleh segelintir kaum elite, sementara mayoritas rakyat justru tertinggal di pinggiran gerbong kemajuan.
Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh silau oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi makro yang tampak mentereng di atas kertas. Jika kita menyelami realitas di akar rumput, tantangan riil yang kita hadapi sesungguhnya adalah ketimpangan yang bersifat multidimensi. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat secara masif di wilayah urban dan Pulau Jawa terus memperlebar jurang pemisah dengan wilayah pelosok, khususnya saudara-saudara kita di Indonesia Bagian Timur.
Kesenjangan ini diperparah oleh akses pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan yang tidak merata. Ketika masyarakat di pusat kekuasaan dengan mudah menikmati gelombang revolusi digital dan dinamika industri, anak-anak bangsa di daerah tertinggal masih harus berjuang melawan keterbatasan infrastruktur dasar. Tanpa pembenahan mendasar, terjadilah polarisasi lapangan kerja yang ekstrem, kelompok buruh dengan keterampilan rendah terjebak dalam lingkaran kemiskinan sistemik, kehilangan ruang untuk melakukan mobilitas sosial yang berarti.
Lebih jauh lagi, kita wajib merefleksikan jalannya roda pembangunan hari ini. Kebijakan hilirisasi komoditas dan deretan mega proyek nasional yang digadang-gadang membawa lompatan besar, pada kenyataannya sering kali mengasingkan warga lokal. Alih-alih menjadi motor penggerak kesejahteraan bersama, eksploitasi sumber daya alam di daerah kerap menyisakan kerusakan lingkungan bagi masyarakat adat. Keuntungan finansialnya justru mengalir deras kembali ke rekening korporasi besar di ibu kota.
Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena kesenjangan digital yang makin kentara. Di saat generasi muda di kota-kota besar sudah fasih memanfaatkannya untuk belajar dan berinovasi, jutaan anak di pelosok tanah air bahkan belum memiliki akses internet yang stabil. Kita seperti sedang menciptakan dua dunia yang kontras dalam satu bendera yaitu dunia kaum elite yang melompat jauh ke masa depan, dan dunia rakyat bawah yang masih merangkak tertatih-tatih di masa lalu.
Dalam perspektif moral dan kebangsaan, ini adalah alarm keras. Kita sedang mengalami erosi empati sosial, atau dalam kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan disebut hilangnya roh pacce yaitu kepekaan nurani untuk ikut merasakan penderitaan sesama. Pembangunan yang kehilangan basis moral dan spiritualnya hanya akan melahirkan kemajuan yang semu dan rapuh.
Menghadapi tantangan struktural yang demikian pelik, Indonesia membutuhkan komitmen kuat serta reformasi kebijakan yang radikal sekaligus inklusif demi menyelamatkan visi 2045. Ikhtiar kolektif ini harus dimulai dari langkah strategis pertama, yaitu pemerataan kualitas modal manusia. Pemerintah wajib melakukan standardisasi fasilitas serta kurikulum pendidikan secara nasional, dan memastikan guru-guru berkualitas didistribusikan secara adil ke seluruh pelosok negeri disertai jaminan kesejahteraan yang layak. Pendidikan harus diletakkan kembali sebagai instrumen utama pembebasan dari kemiskinan, bukan komoditas komersial yang mahal.
Langkah ini kemudian harus ditopang oleh pergeseran orientasi pembangunan ekonomi yang riil dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris. Hal ini diwujudkan melalui pemberian insentif investasi yang berorientasi padat karya di luar Pulau Jawa agar pusat-pusat keunggulan ekonomi baru dapat tumbuh mandiri dan langsung menyerap potensi lokal. Bersamaan dengan itu, kebijakan tata kelola sumber daya alam dan hilirisasi harus dirombak total menggunakan skema bagi hasil yang berkeadilan. Keuntungan ekonomi wajib dialokasikan langsung untuk pembangunan fasilitas publik, kesehatan, dan pendidikan di daerah penghasil, bukan sekadar memosisikan masyarakat lokal sebagai penonton atau tenaga kerja upah murah.
Ukuran sejati dari kejayaan sebuah bangsa adalah seberapa adil kekayaan dan kemakmuran negara tersebut didistribusikan kepada seluruh rakyatnya.Menghapus ketidakadilan struktural dan mengembalikan ruh kemanusiaan dalam setiap kebijakan pembangunan harus dihadirkan.
Kita tentu tidak ingin melihat perayaan satu abad kemerdekaan nanti berubah menjadi sekadar panggung sandiwara seremonial bagi kaum elite. Hanya dengan memastikan setiap warga negara dari megahnya metropolitan hingga pelosok desa terjauh duduk bersama di dalam gerbong kemajuan yang sama, jembatan emas kemerdekaan itu benar-benar akan mengantarkan kita menyeberang menuju peradaban yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
