Merawat Kebhinekaan, Menjaga Kekayaan Alam

Oleh: Irwan Akib (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

KHITTAH. CO – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikaruniai kekayaan yang mungkin tidak ditemukan di belahan bumi lain. Berkah tersebut hadir dalam dua wujud: materi berupa sumber daya alam yang melimpah, serta imaterial berupa keragaman budaya yang luar biasa. Maka dari itu, tidak salah bila para pendiri bangsa mematri semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, jika kekayaan dan keragaman ini gagal dikelola dengan baik, ia hanya akan menjadi deretan angka statistik tanpa makna bagi kemajuan bangsa. Kebhinekaan harus dirawat agar bertransformasi menjadi fondasi kokoh dalam membangun peradaban bangsa.

Bung Karno pernah menegaskan esensi persatuan ini dalam salah satu pidatonya yang monumental, “Negara ini, Republik Indonesia, bukan milik sekolompok orang, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”

Pesan tersebut melintasi zaman dan kini mewujud dalam realitas sosiologis kita. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia merupakan rumah bagi 1.340 suku bangsa yang tersebar di belasan ribu pulau. Dalam kacamata sosiolog Robert Putnam, keragaman yang luar biasa ini merupakan bentuk modal sosial (social capital) yang sangat tinggi. Jaringan kepercayaan (trust), asas timbal balik (reciprocity), dan norma sosial yang hidup di dalam kebhinekaan adalah modal non-finansial yang menjaga stabilitas negara. Di Indonesia, modal sosial tersebut mengakar kuat melalui pelembagaan nilai gotong royong yang membentuk struktur sosial tangguh di tingkat akar rumput.

Melalui modal sosial ini, kebudayaan bertindak sebagai benteng identitas yang menyaring penetrasi globalisasi, sementara agama hadir sebagai kompas moral yang menuntun etika publik. Sinergi inilah yang menjaga stabilitas negara agar tidak mudah terpecah oleh isu polarisasi politik.

Terkait hal ini, Buya Syafii yang dikenal luas dengan pemikiran Islam kemanusiaan yang inklusif, menyatakan “Bela kemanusiaan tanpa tanya agamanya apa. Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, bukan hanya untuk kelompok tertentu.” Sedang Romo Mangun salah satu ungkapan terkenalnya yang sangat filosofis dan senada dengan nilai gotong royong kebhinekaan adalah:“Agama sejati tidak diukur dari megahnya rumah ibadah, melainkan dari sejauh mana kita hadir dan membela hak-hak mereka yang tertindas, tanpa peduli apa suku atau imannya.”

Namun, peradaban yang beradab tidak boleh terjebak dalam bias kepulauan tertentu atau Jawa-sentris. Meminjam prinsip keadilan dari filsuf John Rawls, pembangunan yang berkeadilan harus menjangkau pemenuhan hak setiap manusia tanpa memandang latar belakang suku dan agamanya, terutama bagi mereka yang berada di pelosok negeri. Kebhinekaan budaya harus menjadi pemicu hadirnya pemerataan yang adil, bukan justru memperlebar jurang ketimpangan.

Jika keragaman budaya dan agama adalah jiwa, maka kekayaan alam adalah tubuh fisik dari peradaban Indonesia. Kita tidak boleh melupakan bahwa wilayah Indonesia didominasi oleh air. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sekitar 62 persen dari total wilayah Indonesia merupakan laut dan perairan, dengan luas mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Dalam mengelola bentang alam yang luas ini, Indonesia menghadapi tantangan besar agar tidak terjebak dalam perangkap ekstraktivisme yang serakah demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Secara ekologi politik, kerusakan lingkungan sering kali bukan sekadar masalah teknis, melainkan produk dari kebijakan ekonomi yang mengorbankan kelestarian demi akumulasi kapital segelintir pihak. Oleh karena itu, kita membutuhkan pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sejati, yaitu mengambil manfaat hari ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang.

Di sinilah kebudayaan Indonesia bertindak sebagai juru selamat ekologis. Kita memiliki warisan apa yang disebut para ahli sebagai eco-wisdom (kearifan ekologis) misalnya sistem Subak di Bali yang mengawinkan pertanian dengan pengelolaan air berbasis komunitas, atau tradisi Sasi di Maluku dan Papua yang melarang eksploitasi laut pada periode tertentu, adalah bukti empiris yang nyata. Praktik ini sejalan dengan teori pengelolaan sumber daya milik bersama dari ekonom Elinor Ostrom, yang membuktikan bahwa komunitas lokal memiliki kapasitas intelektual tradisional untuk menjaga keseimbangan alam secara mandiri tanpa intervensi pasar yang eksploitatif.

Membangun peradaban berbasis kebudayaan berarti kita menolak menjadi bangsa peniru. Kita tidak perlu menjadi “Barat” untuk menjadi modern, dan kita tidak perlu kehilangan identitas untuk menjadi maju. Jalur masa depan Indonesia tidak berada pada industrialisasi yang membabi buta, melainkan pada keberanian kita untuk menyandingkan kemajuan teknologi dengan etika lokal. Ketika kearifan suku, keluhuran budaya, dan moralitas agama bersinergi dengan pengelolaan kekayaan alam yang bersih, saat itulah Indonesia berhasil mengantarkan kebudayaannya menuju puncak tertinggi.

Menjaga kekayaan alam adalah cara kita menghormati tubuh fisik bangsa. Merawat kebhinekaan adalah cara kita mengabadikan jiwanya demi mewujudkan peradaban Bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur lahir maupun batin.