Oleh: Irwan Akib (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah)
KHITTAH. CO – Setiap kali Agustus tiba, ruang publik kita kerap sesak oleh selebrasi kosmetik. Spanduk angka tahun bertebaran di sudut jalan, sementara pidato seremonial berdengung di pengeras suara. Namun pada tahun 2026 ini, saat Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun, kita dipaksa melihat lebih dalam dari sekadar riuh rendah pesta rakyat. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan krusial untuk menguji apakah janji kemerdekaan masa lalu mampu menopang ambisi raksasa masa depan.
Jika menarik garis sejarah ke belakang, para peletak dasar negeri seperti Soekarno dan tidak pernah membayangkan kemerdekaan sebagai garis finish. Bagi mereka, proklamasi 1945 hanyalah sebuah “jembatan emas”. Di seberang jembatan itulah terletak impian sejati hadirnya sebuah negara yang merdeka 100 persen, berdaulat secara ekonomi, dan adil makmur tanpa menyisakan satu pun rakyat dalam kubangan kemiskinan.
Impian itu kembali digelorakan melalui filosofi logo HUT ke-81 RI tahun ini. Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, adil, dan Makmur”, logo angka 81 yang dirancang lewat jalinan garis dinamis, perisai adat, dan untaian mata rantai, mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya sinergi kolektif. Namun, estetika visual pada sebuah logo akan berakhir menjadi ironi jika realitas di lapangan berkata sebaliknya. Dalam konteks kekinian masih terjadi ketimpangan wilayah dan kesejahteraan guru yang tentu berdampak pada hadirnya pendidikan bermutu untuk semua.
Peta jalan pendidikan yang digagas pemerintah mencoba menjawab tantangan zaman dengan mendorong digitalisasi dan penguatan literasi STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Strategi ini tampak visioner yang merupakan sebuah lompatan kuantum menuju target Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia membidik posisi 5 besar ekonomi dunia dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai USD 30.300.Namun di lapangan, narasi megah ini seketika runtuh menabrak tembok tebal ketimpangan wilayah. Bagaimana kita bisa menggemakan urgensi coding, robotika, atau kecerdasan buatan (AI), jika menurut data pokok pendidikan, masih ada puluhan ribu ruang kelas di pelosok Nusantara dalam kondisi rusak berat? Anak-anak di pelosok masih harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai demi menuju ruang kelas yang atapnya bocor.
Mendorong kurikulum berbasis STEM tanpa pemerataan infrastruktur digital dan fisik adalah ilusi yang berbahaya. Kebijakan ini justru berisiko memperlebar jurang pemisah antara anak-anak di pusat kota yang difasilitasi internet super cepat, dengan anak-anak di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang bahkan belum menikmati aliran listrik yang stabil. Tanpa koreksi radikal terhadap distribusi akses, ambisi teknologi ini hanya akan melahirkan kasta baru dalam sistem pendidikan kita: elite digital yang melesat ke masa depan, dan mayoritas marginal yang tertinggal di masa lalu.
Ancaman dari ambisi ini bukan sekadar soal ketimpangan akses fisik, melainkan juga risiko keringnya mata batin generasi masa depan. Fokus yang terlalu kaku pada nalar teknis-matematis STEM berpotensi melahirkan manusia-manusia mekanis yang mahir meretas teknologi, tetapi gagap merawat kemanusiaan. Kita tidak sedang memesan generasi robot yang pintar secara logika namun miskin empati, buta etika, dan asing terhadap realitas sosial di sekitarnya. Teknologi tanpa kompas moral adalah distopia.
Oleh karena itu urgensi untuk mengawinkan STEM dengan ilmu Sosial dan Humaniora (Soshum) perlu dihadirkan. Jika sains dan teknologi adalah mesin yang menggerakkan masa depan, maka soshum adalah kemudi etis yang menjaga agar mesin tersebut tidak menabrak nilai-nilai kemanusiaan. Mengintegrasikan STEM menjadi STEAM dengan memasukkan unsur seni, sastra, sejarah, dan filsafat bukanlah langkah mundur. Langkah interdisipliner ini justru akan melatih anak-anak kita untuk menggunakan coding demi memetakan kemiskinan, atau menggunakan kecerdasan buatan untuk merancang keadilan sosial, bukan sekadar memburu efisiensi industri.
Ketimpangan wilayah baru merupakan satu sisi mata uang. Sisi lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah nasib para guru. Sangat mustahil mengharapkan lahirnya generasi emas jika para arsitek peradaban ini terus diposisikan di margin kesejahteraan dan didera kecemasan esensial: bagaimana cara menyambung hidup esok hari.
Fakta di lapangan menunjukkan profesi ini masih jauh dari kata sejahtera. Gaji guru honorer di berbagai daerah, yang sering kali berada di bawah angka Rp500 ribu per bulan, jauh lebih rendah dari upah harian buruh kasar adalah bentuk pelecehan nyata terhadap martabat pendidikan. Di tengah tuntutan administratif yang kian menjerat dan beban kurikulum yang terus berganti, guru dipaksa menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam arti yang paling peyoratif. Kita tidak bisa membangun menara ambisi Visi Indonesia Emas 2045 jika fondasi utamanya kesejahteraan dan kualitas guru dibiarkan rapuh dan keropos.
Kita harus jujur mengapresiasi respons cepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang kini gencar mengusung program “Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Intervensi digitalisasi ke wilayah terluar seperti pengadaan gawai pembelajaran dan jaringan internet satelit di pulau-pulau terdepan adalah sinyal baik bahwa negara sedang mencoba hadir. Begitu pula dengan komitmen peningkatan kualifikasi bagi 150.000 guru serta penguatan regulasi perlindungan hukum bagi korps pendidik agar mereka terbebas dari kriminalisasi saat mendidik. Langkah-langkah ini secara konseptual adalah jangkar yang tepat untuk menopang Peta Jalan Pendidikan 2045.
Namun, program visioner ini belum sepenuhnya mampu menjadi jawaban tuntas jika terjebak dalam sekat birokrasi eksekusi. Digitalisasi akan kehilangan tuahnya jika koordinasi dengan pemerintah daerah mandek, birokrasi penyaluran insentif guru daerah masih berbelit, dan ribuan ruang kelas fisik di pelosok dibiarkan rusak tanpa anggaran perbaikan yang cepat. Tantangan terbesar hari ini bukan lagi melahirkan slogan atau cetak biru baru, melainkan memastikan roda eksekusi di lapangan berputar sama cepatnya dari pusat hingga ke ruang kelas paling ujung di Republik ini.
Oleh karena itu perayaan HUT ke-81 RI tahun ini tidak boleh berhenti pada seremonial visual belaka, tetapi harus hadir memberi jawaban atas berbagai ketimpangan yang ada. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran tidak boleh hanya menjadi pemanis di lembar pidato kenegaraan atau hiasan spanduk di tepi jalan. Jika Peta Jalan Pendidikan 2025–2045 ingin benar-benar menjadi kompas, maka komitmen “Indonesia-Sentris” harus diwujudkan tanpa celah.
Selesaikan ketimpangan wilayah secara radikal, muliakan guru secara nyata, dan penuhi hak dasar setiap anak bangsa atas pendidikan yang bermutu. Sudah saatnya kita berhenti mempercantik kosmetik luar republik, dan mulai menyembuhkan penyakit dalam yang sesungguhnya dengan meniti jembatan emas dari tuang kelas. Hanya dengan cara itulah, jembatan emas yang diwariskan para pendiri bangsa tidak akan runtuh sebelum kita sampai ke seberang.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
