Oleh: Irwan Akib (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah)
KHITTAH. CO – Lebih dari delapan dekade merdeka, Indonesia kini tengah berpacu di atas jembatan emas menuju visi Indonesia Emas 2045. Ironisnya, dalam konteks kekinian, bangsa ini justru diperhadapkan pada jenis penjajahan baru yang tidak kasat mata yaitu belenggu modern berupa kebodohan struktural, banjir misinformasi, dan ketimpangan literasi.
Bila warga negara masih terus terombang-ambing oleh berita bohong (hoax), polarisasi politik berbasis sentimen, atau terjebak dalam pusaran judi online akibat manipulasi teknologi, lompatan menjadi raksasa dunia mustahil terjadi. Kemerdekaan sejati di abad ke-21 bukan lagi sebatas kedaulatan teritorial, melainkan kemerdekaan berpikir kritis dan pencapaian emansipasi intelektual bagi seluruh rakyat.
Jauh sebelum tantangan abad ke-21 ini mengemuka, KH. Ahmad Dahlan telah meletakkan fundamen filosofis untuk merawat kemerdekaan berpikir tersebut melalui konsep “Akal Suci”. Bagi Sang Kiai, akal suci adalah anugerah ilahi yang inheren dalam diri manusia untuk mencari kebenaran hakiki secara objektif, serta membedakan mana yang membawa kemaslahatan nyata dan mana yang menjerumuskan pada kemudaratan. Namun, akal suci ini bukanlah entitas statis tetapi ia bisa meredup, membeku, bahkan terjajah jika dibiarkan dalam kondisi kejumudan (stagnasi berpikir), takhayul, dan kebodohan struktural.
Di era digital, redupnya akal suci bertransformasi menjadi sikap pasif akut masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Mereka cenderung menelan mentah-mentah apa pun yang disajikan oleh bias algoritma gawai, atau mengekor secara buta pada doktrin kilat para influencer tanpa ada upaya penyaringan menggunakan nalar yang sehat.
Gejala matinya nalar kritis akibat redupnya akal suci ini menemukan pembenaran teoretisnya dalam kritik filsuf pendidikan asal Brasil, Paulo Freire, mengenai “Pendidikan Gaya Bank” (Banking Concept of Education). Pendidikan gaya bank ini cenderung mengekang dan membebani otak anak dengan menjejali sejumlah informasi tanpa harus paham maknanya. Peserta didik hanya diperlakukan sebagai celengan kosong yang pasif menerima “setoran” dogma dari guru, tanpa pernah diberi ruang dialogis untuk mempertanyakan atau mengoreksi realitas sosial.
Sebelum Freire menggugat model komodifikasi mental tersebut, KH. Ahmad Dahlan telah memutus rantai penjinakan intelektual ini melalui integrasi antara sains umum dan ilmu agama di sekolah-sekolah yang beliau dirikan, sekaligus menghidupkan kembali fungsionalitas akal suci. Beliau menginginkan manusia bumiputera tidak sekadar menjadi menara gading yang hafal teks, melainkan menjadi subjek yang aktif, rasional, empiris, dan mampu mengoreksi zaman. Pendidikan dalam kacamata KH. Ahmad Dahlan adalah panggung emansipasi untuk mengasah akal suci agar tidak mudah tunduk pada pembodohan massal oleh otoritas mana pun.
Namun, di atas panggung realitas hari ini, cita-cita luhur merawat akal suci tersebut harus membentur tembok tebal ketimpangan modal budaya dan mekanisme reproduksi sosial. Ketika kita berbicara tentang literasi digital menjelang 2045, terdapat jurang pemisah yang sangat curam antara anak-anak yang tumbuh di kota besar dengan fasilitas internet melimpah, dibandingkan dengan anak-anak yang berada di pedalaman Papua atau pulau-pulau terluar Nusantara.
Anak yang terlahir dalam lingkaran kemiskinan struktural tidak sekadar kekurangan materi, tetapi juga mengalami defisit modal budaya karena kesulitan mengakses literasi digital tingkat lanjut. Akibatnya, potensi akal suci mereka tidak mendapatkan stimulus eksternal yang layak untuk berkembang. Fenomena inilah yang melanggengkan lingkaran setan ketimpangan sosial-ekonomi antargenerasi, di mana kelas sosial yang tertindas akan terus mereproduksi ketertindasannya akibat keterbatasan akses terhadap pengetahuan.
Di samping pembenahan akses fisik, gagasan literasi digital di abad ke-21 tidak boleh lagi sekadar dimaknai sebagai kecakapan teknis mengoperasikan gawai (digital skills). Literasi digital harus berevolusi menjadi sebuah perisai kritis untuk memutus ketundukan buta pada algoritma. Masyarakat perlu dibekali kesadaran algoritmik (algorithmic awareness) agar memahami bahwa ruang digital tidak pernah netral, melainkan sebuah ruang gema yang sengaja memanipulasi emosi pengguna demi kepentingan kapital. Dengan mengaktifkan kembali nalar akal suci, individu didorong untuk mengubah cara merespons informasi dari sikap pasif-akut menjadi interogatif sehingga mampu merebut kembali kendali penuh atas gawai dari cengkeraman kecerdasan buatan.
Guna memutus lingkaran setan ketidaktahuan struktural tersebut, reaktualisasi makna “Akal Suci” dalam menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia tidak boleh lagi mandek sebagai jargon moralitas belaka, melainkan harus diwujudkan lewat demokratisasi pengetahuan yang agresif oleh negara. Infrastruktur digital berupa internet cepat dan murah wajib diratakan ke seluruh pelosok tanah air tanpa kecuali.
Lebih dari itu, perpustakaan daerah harus dihidupkan kembali bukan sebagai gudang buku berdebu, melainkan sebagai pusat kebudayaan dan ruang publik tempat dialektika warga bertumbuh. Kurikulum nasional pun harus dirombak total untuk memprioritaskan penalaran logika formal, metode ilmiah, dan filsafat dasar, sehingga anak didik dilatih untuk memantik daya kritis sejak dini, bukan sekadar diarahkan menjadi sekrup-sekrup kecil industri yang patuh pada hafalan teknis. Ketika setiap anak bangsa mampu mengaktifkan akal sucinya secara merdeka tanpa terkendala sekat finansial dan geografis, di situlah rantai reproduksi sosial berhasil diputus.
Pada akhirnya, kejayaan Indonesia pada tahun 2045 tidak ditentukan oleh megahnya gedung pencakar langit atau canggihnya kecerdasan buatan yang kita impor, melainkan oleh kemerdekaan berpikir manusia yang mengoperasikannya. Menuju satu abad kemerdekaan, saatnya kita menagih kembali komitmen kolektif terhadap emansipasi intelektual berbasis akal suci yang dirintis KH. Ahmad Dahlan sejak masa pra-kemerdekaan.
Janji suci kemerdekaan hanya akan lunas jika kita berani merombak ruang kelas konvensional dan ruang digital menjadi panggung dialektika yang membebaskan. Tanpa emansipasi intelektual yang merata, narasi besar tentang Indonesia Emas hanyalah utopia di atas kertas, sementara mayoritas masyarakatnya tetap terjajah secara mental terbelenggu di balik jeruji besi algoritma mereka sendiri.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner UNISMUH MAKASSAR
