KHITTAH.CO, GOWA – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan membawakan materi pada kuliah singkat mahasiswa Magister Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
Kuliah tersebut bertema “Politik, Kebijakan, dan Hukum pada Ruang Pemerintah untuk Publik”. Kegiatan tersebut berlangsung di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa, 11 Januari 2022.
Adnan mejelaskan, hampir semua lini kehidupan dimasuki politik, tidak terkecuali di pemerintahan. Apalagi kepala daerah, seperti bupati maupun walikota terpilih. Hal ini karena proses politik.
“Ketika kita, sebelum menduduki jabatan sebagai kepala daerah seperti saya, kita terlebih dahulu melalui proses politik, bahkan saat menjabat pun proses-proses politik itu tidak pernah berhenti dan terus kita jalani bergandengan bersama antara pemerintahan dan politik,” ujar Adnan.
Lanjut orang nomor satu di Gowa ini, bahwa politik ini adalah seni untuk membangun daerah. Kepala daerah yang terpilih melalui proses pemilihan harus mampu menggandeng lawan politik untuk bersama-sama membangun daerah.
“Di zaman sekarang kalau ada yang menerapkan konsep individualisme, pasti dia tertinggal. Tapi kalau kita menerapkan konsep kerjasama dan kolaborasi, yakin dan percaya pasti dia akan maju. Olehnya karena itu, pengertian politik adalah seni dalam menjalankan pemerintahan,” jelas dia.
Begitupun dalam pengambilan kebijakan publik, ia mengungkapkan tidak terlepas dari proses politik. Sebab, dalam pengambilan keputusan harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan kader partai politik.
“Misalnya, ingin membuat peraturan daerah (Perda), harus diawali dengan ranperda yang diserahkan ke DPRD untuk dibahas di Pansus bersama ahli-ahli dan stakeholder terkait untuk mengambil keputusan,” jelas Adnan.
Di Kabupaten Gowa sendiri, kata Bupati Adnan, dalam membuat suatu kebijakan publik juga memerhatikan perkembangan zaman. Ini agar suatu daerah tidak ketinggalan. Misalnya, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di zaman sekarang yang harus cepat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini mengatakan, komposisi masyarakat Indonesia termasuk di Kabupaten Gowa didominasi oleh millenial, gen z, dan post-gen z yang menginginkan adanya kecepatan.
“Makanya, di Kabupaten Gowa secara perlahan-lahan, misalnya jika kepala dinasnya masuk gen x, maka sekretaris dan beberapa kepala bidangnya kita isi millenial. Begitupun lurah-lurah di Kabupaten Gowa, rata-rata lulusan IPDN yang baru-baru,” ungkap Adnan.
Selain itu, Adnan juga menyebutkan bahwa untuk Pemerintah Kabupaten Gowa saat ini juga terus melakukan transformasi kebijakan untuk mempercepat pelayanan publik, seperti disrupsi di semua sektor kehidupan, menguatkan artificial inteligence, penggunaan big data, interaksi, dan layanan online.
“Kita di Kabupaten Gowa sekarang, memberlakukan disposisi online dan tanda tangan elektronik. Jadi untuk melakukan disposisi dan tanda tangan, bisa dilakukan dimana pun kita berada. Sekarang pelayanannya begitu karena kita menuju era disrupsi,” jelas dia.
Sama halnya dengan pengambilan kebijakan, Adnan mengungkapkan bahwa dalam pembentukan dan praktek produk hukum suatu daerah, harus ada persetujuan bersama dengan DPRD. Menurut dia, hukum ini dibuat untuk mengatur tata kehidupan masyarakat.
“Hukum itu juga untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Jadi hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Hukum ini juga untuk menata pranata masyarakat agar tercipta ketertiban di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Program Studi (Prodi) Magister Pendidikan Sosiologi Pascasarjana Unismuh Makassar, Kaharuddin PhD menyampaikan terimakasih kepada Bupati Gowa atas kesediaan membawakan materi.
Dirinya berharap kedepan kerjasama Pemerintah Kabupaten Gowa dengan Unismuh Makassar tetap berjalan dengan baik dan lebih ditingkatkan lagi.
“Mudah-mudahan langkah selanjutnya kita bisa kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan, seperti melakukan pelatihan terkait model-model pembelajaran, pembuatan RPP, RPS atau akreditasi-akreditasi sekolah,” harapnya.
Pada kesempatan ini, Bupati Gowa turut didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Hj Rieke Susanti yang bertindak selaku moderator (rls/ Fikar).
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
