KHITTAH.COM, MAKASSAR — Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr. Auliah Andika Rukman, S.H., M.H., CPM., menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama bagi kelompok rentan yang masih menghadapi diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pemajuan HAM yang digelar Pemerintah Kota Makassar di Karebosi Premier Hotel, Selasa, 10 November 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi sebagai narasumber untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip HAM dan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhannya. Melalui forum ini, pemerintah kota berupaya mendorong pemajuan HAM yang tidak hanya bertumpu pada ketentuan hukum, tetapi juga menyentuh persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Auliah menjelaskan bahwa HAM merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak bergantung pada pengakuan ataupun pemberian pihak tertentu. Hak tersebut berlaku bagi semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, maupun kedudukan sosial.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai salah satu landasan hukum perlindungan hak warga negara. Menurut Auliah, penghormatan terhadap martabat manusia menjadi prinsip utama yang harus menjiwai kebijakan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat.
Auliah menguraikan empat karakteristik mendasar HAM, yakni bersifat universal, tidak dapat dicabut, saling berkaitan, serta menjunjung kesetaraan dan prinsip nondiskriminasi. Keempat karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya.
Ia juga menekankan tiga kewajiban utama negara dalam pemajuan HAM, yaitu menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) hak warga negara. Ketiga kewajiban itu menempatkan negara sebagai pemangku tanggung jawab utama dalam memastikan setiap orang dapat menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi.
Perlindungan Kelompok Rentan
Pembahasan Auliah tidak berhenti pada konsep dan prinsip hukum, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan HAM yang masih dihadapi masyarakat Indonesia. Salah satu perhatian utamanya ialah perlindungan anak dan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan serta eksploitasi.
Auliah menyoroti kekerasan seksual, eksploitasi melalui ruang digital, dan perkawinan anak sebagai persoalan yang memerlukan perhatian serius. Berbagai bentuk kerentanan tersebut memperlihatkan pentingnya perlindungan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat dengan risiko pelanggaran hak yang lebih besar.
Persoalan lain yang mendapat perhatian ialah pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam memperoleh akses terhadap fasilitas publik dan kesempatan kerja. Auliah mengemukakan bahwa keterbatasan aksesibilitas serta hambatan pemenuhan kuota ketenagakerjaan masih menjadi tantangan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Dalam konteks tersebut, prinsip nondiskriminasi menjadi penting agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pemenuhan hak mereka tidak cukup hanya dengan pengakuan dalam peraturan, tetapi juga membutuhkan dukungan dalam pelaksanaannya.
Tantangan HAM di Era Digital
Auliah turut menyinggung kerentanan pekerja informal berbasis platform digital atau pekerja gig, yang semakin menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Kelompok pekerja ini menghadapi persoalan kepastian hukum dan keterbatasan jaminan sosial yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka perlindungan HAM.
Selain persoalan ketenagakerjaan, ia mengangkat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai salah satu tantangan serius dalam perlindungan kelompok rentan. Isu tersebut memperlihatkan bahwa persoalan HAM berkaitan erat dengan perlindungan keselamatan, kebebasan, serta martabat manusia.
Beragam persoalan itu menunjukkan bahwa pemajuan HAM memiliki cakupan yang luas, mulai dari perlindungan terhadap kekerasan hingga pemenuhan hak sosial dan ekonomi. Auliah menempatkan isu-isu tersebut sebagai bagian penting dalam memahami tanggung jawab negara terhadap setiap warga negara.
Menurut Auliah, HAM tidak seharusnya dipahami sebatas konsep teoritis atau dokumen hukum yang dipelajari dalam ruang akademik. Nilai-nilai HAM harus menjadi landasan bagi terwujudnya keadilan sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan masyarakat.
Kehadiran Wakil Dekan Fakultas Hukum Unismuh sebagai narasumber dalam kegiatan Pemerintah Kota Makassar juga memperlihatkan kontribusi perguruan tinggi dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum dan kemanusiaan. Keterlibatan akademisi diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan ilmiah dan kebutuhan pemerintah daerah dalam pemajuan HAM.
Melalui kegiatan koordinasi dan peningkatan kapasitas tersebut, sinergi pemerintah kota, akademisi, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mendorong perlindungan hak-hak dasar warga. Upaya ini menjadi bagian dari harapan untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang semakin inklusif, nondiskriminatif, dan ramah terhadap seluruh kelompok masyarakat.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
