KHITTAH.CO, Makassar – Di ruang lantai dua Program Pascasarjana Unismuh Makassar, Selasa, 7 Juli 2026, udara bergerak pelan dari pendingin ruangan. Di atas meja panjang, air mineral, jus kemasan, dan bosara merah berisi kudapan berjajar seperti penanda sebuah pertemuan akademik yang akrab, tidak kaku. Di dinding depan, spanduk besar terbentang “Kuliah Pakar Program Magister Pendidikan Sosiologi”. Di sisi kiri ruangan, layar televisi menyala terang. Kalimat pada slide menjadi semacam provokasi: “AI dalam Pendidikan: Membuka Peluang atau Melebarkan Jurang Sosial?”
Beberapa peserta duduk menghadap depan. Ada yang memegang telepon genggam. Ada yang mencatat. Ada pula yang merekam suasana. Di depan ruangan, seorang akademisi perempuan berdiri dengan gestur tenang. Kemeja hitam-kuningnya kontras dengan dinding kayu cokelat di belakangnya. Ia berbicara dalam campuran Melayu-Indonesia yang hangat, kadang diselingi humor, kadang menusuk langsung ke pusat persoalan.
Namanya Prof. Madya Dr. Norwaliza binti Abdul Wahab, akademisi dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Dalam forum itu, ia tidak datang membawa kecemasan muram tentang kecerdasan buatan. Ia juga tidak membawa euforia teknologi. Ia datang dengan pertanyaan yang lebih sosiologis: siapa yang diuntungkan oleh AI, siapa yang ditinggalkan, dan apa yang hilang dari pendidikan ketika jawaban terlalu cepat ditemukan mesin.
“AI ini dalam pendidikan, apakah membuka peluang atau melebarkan lagi jurang sosial?” ujarnya, membuka pintu diskusi yang sejak awal memang tidak dimaksudkan selesai dengan jawaban tunggal.
Moderator kegiatan, Kaharuddin, M.Pd., Ph.D., Ketua Prodi S2 Pendidikan Sosiologi, lebih dulu memperkenalkan narasumber. Ia menyebut hubungan akademik Indonesia dan Malaysia sebagai hubungan yang dekat, bukan hanya karena bahasa, tetapi juga karena pengalaman sosial yang kerap beririsan. Kuliah pakar ini, menurutnya, menjadi ruang untuk membicarakan bagaimana AI dapat dikolaborasikan dengan pembelajaran, khususnya dalam pendidikan sosiologi.
Namun, begitu Prof. Norwaliza memulai paparannya, forum bergerak lebih jauh dari sekadar pelatihan memakai aplikasi.
Ia memulai dari sosiologi. Menurutnya, pendidikan tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sosial peserta didik. Di Malaysia, ia menjelaskan, ada istilah T20, M40, dan B40 untuk menggambarkan lapisan ekonomi masyarakat. Anak dari keluarga berada masuk kelas dengan perangkat lengkap, internet stabil, ruang belajar nyaman, dan mungkin akses ke AI berbayar. Anak dari keluarga bawah bisa saja datang dengan gawai usang, kuota terbatas, atau satu laptop yang dipakai bergantian dengan saudara. Dalam kondisi seperti itu, AI bukan sekadar alat netral. Ia bisa menjadi tangga. Bisa pula menjadi pagar.
“Kalau anak-anak T20, mereka ada everything. Mereka boleh belajar dengan alat yang lengkap, buku yang lengkap,” katanya. “Dibandingkan dengan anak-anak B40, tentu mereka lebih kekurangan.”
Di titik itulah kuliah itu mulai menemukan nadanya: AI bukan hanya soal teknologi, tetapi soal kelas sosial.
Norwaliza tidak menolak AI. Bahkan ia mengaku memakai AI untuk membantu menyiapkan bahan, merangkum bacaan, membuat slide, dan mempercepat pekerjaan akademik. Ia bercerita, slide yang ia gunakan pun dibantu AI. Tetapi, ia segera memberi pagar: manusia harus memandu AI, bukan dipandu AI.
“Slide ini disediakan oleh AI,” katanya. “Cuma kita perlu pandu AI ini supaya dia lebih bijak macam kita, bukannya dia lebih bijak daripada kita.”
Ia kemudian bercerita pernah meminta AI mencarikan rujukan akademik tentang masyarakat orang asli di Malaysia. Hasilnya tampak meyakinkan. Ada nama, tahun, dan tautan. Tetapi setelah diperiksa, sebagian rujukan itu tidak ada. “Dia tipu saya,” ujarnya, disambut tawa peserta. “Sebenarnya link itu tak wujud.”
Humor itu cepat berubah menjadi pelajaran serius. Dalam dunia akademik, rujukan palsu bukan perkara kecil. Ia bisa mencemari karya ilmiah, merusak etika, bahkan menipu pembaca. Karena itu, menurut Norwaliza, AI boleh memberi ide, tetapi kebenaran tetap harus diverifikasi manusia. Prompt yang baik penting, tetapi sikap kritis jauh lebih penting.
“Kalau prompt betul, betul lah dapatnya. Kalau prompt salah, salah lah dapatnya,” katanya. “Tapi yang penting sekali kita kena double check.”
Di belakang kalimat itu tersembunyi kegelisahan besar pendidikan hari ini. Mahasiswa bisa menyelesaikan tugas lebih cepat. Dosen bisa menyusun bahan ajar lebih ringkas. Peneliti bisa meringkas jurnal dalam hitungan detik. Tetapi, apakah kecepatan itu membuat orang lebih berpikir? Atau justru mengurangi kesabaran untuk membaca?
Baca juga: Prodi Baru, Pendidikan Profesi Bidan Unismuh Makassar Langsung Raih Akreditasi Unggul
Norwaliza mengingatkan, generasi hari ini hidup dalam budaya serba cepat. Ia menyebut TikTok sebagai analogi. Dalam satu menit, orang bisa melihat resep, tips belajar, bahkan ringkasan teori. Semua tampak mudah. Tetapi, sebagaimana video masak yang dipotong-potong rapi, proses yang sulit kerap tidak terlihat. Di kelas, hal yang sama terjadi. Tugas tampak rapi. Slide tampak cantik. Bahasa tampak akademik. Tetapi ketika ditanya, mahasiswa bisa diam.
Di sinilah ia menawarkan cara lama yang justru terasa baru: minta mahasiswa menjelaskan.
“Saya tahu kamu menggunakan AI, it’s okay,” katanya, menirukan kalimat yang biasa ia sampaikan kepada mahasiswa. “Tetapi you must spend some time to read. Bila you present, we expect you to be the expert in that topic.”
Bagi Norwaliza, presentasi bukan hanya formalitas penilaian. Presentasi adalah alat uji. Bila mahasiswa hanya membaca slide, dosen dapat segera membaca kelemahannya. Ia biasa bertanya balik: apa maksud sosiologi? Apa itu stratifikasi sosial? Apa arti mobilitas sosial? Pertanyaan dasar, tetapi cukup untuk membedakan mahasiswa yang memahami dari mahasiswa yang hanya menyalin.
“Kalau dia boleh jawab, maksudnya dia memang menggunakan AI dan memahami apa yang dia buat,” ujarnya. “Itu sebabnya saya suka sebelum hantar tugasan, bentang dulu di depan.”
Di ruang itu, AI seperti tiba-tiba kehilangan aura magisnya. Ia bukan lagi makhluk pintar yang bisa menyelesaikan semua perkara. Ia berubah menjadi cermin: memperlihatkan siapa yang membaca dan siapa yang hanya menekan tombol.
Diskusi lalu bergerak ke wilayah yang lebih sosial, kerja kelompok. Norwaliza menggambarkan perubahan kecil yang sering luput dari perhatian dosen. Dulu, mahasiswa berkumpul, membagi tugas, berdebat, mencocokkan isi, dan menyusun presentasi bersama. Kini, pembagian kerja bisa selesai lewat WhatsApp. “Kamu buat slide 1 sampai 5, kamu buat bagian ini, nanti kita combine saja.” Praktis. Cepat. Tapi ada yang hilang: interaksi.
“Tiada interaksi dalam kumpulan,” katanya. “Bila tiada interaksi, nanti hasilnya tidak ada kesinambungan.”
Padahal pendidikan bukan hanya memproduksi tugas. Pendidikan membentuk kecakapan bekerja bersama. Ia menyebut soft skill: komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, penyelesaian masalah. Keterampilan yang tidak lahir dari ruang sepi ketika tiap mahasiswa menyusun bagian tugasnya sendiri-sendiri dengan bantuan mesin.
Kegelisahan itu disambut peserta. Seorang dosen peserta forum, Hadisaputra, mengaku melihat mahasiswa berubah menjadi seperti “cyborg”. Mereka membuat presentasi dengan AI, menyusun pertanyaan dengan AI, bahkan menjawab diskusi dengan AI. Ia tidak anti-AI. Ia juga menggunakannya. Tetapi ia mulai menerapkan aturan: presentasi harus tetap berbasis buku teks, setiap slide harus menunjukkan sumber halaman, dan jawaban diskusi harus spontan.
“Kita tidak akan punya filter untuk memfilter produk AI kalau kita tidak memiliki piranti teoritik,” katanya. “Kemampuan berpikir kritis terbangun dari habituasi membaca.”
Pernyataan itu membuat forum menjadi lebih reflektif. AI, dalam pandangan peserta itu, tidak bisa diberikan begitu saja kepada mahasiswa yang belum memiliki dasar pengetahuan. Seperti pisau tajam, ia berguna di tangan yang terlatih, tetapi berisiko di tangan yang belum siap. Ia bahkan menyinggung isu etik yang lebih luas: authorship, kepengarangan, dan hak kekayaan intelektual. Apakah kelak artikel ilmiah akan ditulis oleh dosen bersama ChatGPT? Apakah platform AI juga mengambil pengetahuan dari karya manusia tanpa izin?
Norwaliza menjawab dengan nada realistis. Menurutnya, dosen tidak bisa sepenuhnya melarang mahasiswa memakai AI. Jika dilarang total, mahasiswa bisa tertinggal. Tetapi jika dibiarkan tanpa aturan, pendidikan kehilangan kendali. Maka jalan tengahnya adalah etika, tata cara, dan rubrik yang jelas.
“Kita terpaksa membenarkan pelajar menggunakan AI, tetapi berdasarkan etika,” katanya. “Boleh guna AI sebagai panduan saja, bukan menggunakan 100 persen hasil AI untuk tugasan.”
Ia menyarankan dosen menentukan batas penggunaan AI dalam tugas. Bila perlu, mahasiswa diminta menjelaskan bagian mana yang dibantu AI. Penilaian juga tidak boleh hanya melihat produk akhir. Harus ada presentasi, tanya jawab, penilaian proses, dan kemampuan mempertanggungjawabkan isi.
Di sini tampak pesan paling kuat kuliah itu: pendidikan tidak cukup menilai hasil yang tampak bagus. Pendidikan harus memeriksa proses berpikir di belakangnya.
Dari AI, pembicaraan melebar ke budaya lokal. Seorang peserta bertanya bagaimana AI dapat mendukung lulusan Magister Pendidikan Sosiologi tanpa menghilangkan nilai budaya lokal. Norwaliza menjawab dengan pengalaman risetnya tentang pendidikan orang asli di Malaysia. Menurutnya, budaya harus masuk ke ruang kelas, bukan menunggu kurikulum formal. Guru dan dosen perlu mengaitkan materi dengan budaya setempat, agar peserta didik tidak tercerabut dari identitasnya.
“Budaya sangat penting,” katanya. “Kalau bukan kita yang menekankan budaya, siapa lagi?”
Ia memberi contoh masyarakat majemuk di Malaysia. Di Kelantan, misalnya, peserta didik Melayu tetap perlu mengenal budaya Cina dan India karena kelak mereka akan hidup dan bekerja di ruang sosial yang lebih beragam. Tanpa pengenalan budaya, stereotip mudah tumbuh. Dalam konteks Makassar, pesannya serupa: internasionalisasi tidak boleh membuat kampus lupa pada akar lokalnya.
Kampus boleh bergerak global, tetapi cara pandangnya harus tetap membumi. AI boleh masuk kelas, tetapi tidak boleh menghapus percakapan tentang nelayan, buruh, keluarga miskin kota, bahasa ibu, adat, dan nilai sosial.
Menjelang akhir, Norwaliza kembali ke kalimat yang menjadi jangkar seluruh kuliah: AI adalah alat, bukan pengganti pemikiran.
“Gunakan AI untuk menyokong pemikiran, bukan menggantikan pemikiran,” katanya. Ia khawatir jika mahasiswa sejak usia muda menyerahkan seluruh proses berpikir kepada mesin. Hari ini mereka mungkin hanya memakai AI untuk tugas kuliah. Besok, mereka bisa menjadi guru, pejabat, penyusun kurikulum, atau pemimpin lembaga. Jika sejak awal terbiasa mengambil jalan pintas, bagaimana mereka memahami masalah riil masyarakat?
Pertanyaan itu menggantung di ruangan. Di luar, siang mulai merambat. Di dalam, peserta masih duduk, sebagian menatap layar, sebagian menatap narasumber. AI yang semula tampak seperti aplikasi di laptop dan telepon genggam, pagi itu berubah menjadi isu sosiologi penuh: tentang kelas, akses, etika, budaya, dan masa depan manusia.
Pada akhirnya, kuliah pakar itu tidak menolak mesin. Ia hanya mengingatkan agar kampus tidak menjadi ruang yang terlalu cepat menyerahkan akal kepada algoritma.
Sebab, di ruang kelas, yang paling berbahaya bukan ketika mahasiswa memakai AI. Yang paling berbahaya adalah ketika mereka berhenti bertanya, berhenti membaca, berhenti berdialog, lalu merasa sudah berpikir hanya karena layar telah memberi jawaban.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner PMB UNIMEN
