Oleh: Ali Muthohirin
KHITTAH.co, Jakarta — Beredar kabar bahwa jambore akan di buka secara resmi pada tanggal 24 oktober 2017 di cibodas, menjadi polemik karena acara itu berdekatan dengan 3 tahun pemerintahan Jokowi-Jk pada tanggal 20 Oktober 2017, banyak yang beranggapan bahwa acara itu adalah bagian dari pembungkaman terhadap aktivis mahasiswa. Karena pada saat yang sama para aktivis BEM-Nusantara menggelar aksi di depan istana sampai malam, di sisi yang lain organisasi Mahasiswa ekstra kampus di anggap sibuk mempersiapkan jambore yang menurut banyak pihak ada peran pak kapolri Tito Karnavian dalam pagelaran jambore ini.
Terkait polemik ini, kami dari DPP IMM, walau tidak terlibat dan mengikuti agenda tersebut, bahwa dua hal antara peran kapolri dan pembungkaman aktivis tidaklah bisa kita simpulkan begitu saja, apalagi menyimpulkan bahwa jambore itu agenda negatif. Tentu masing-masing organisasi mempunyai landasan kebijakan, pun demikian dengan pak kapolri, sebagai kepala kepolisian, pejabat negara mungkin berkeinginan merangkul semua komponen masyarakat dan mahasiswa demi menjalankan tugasnya secara profesional.
Kebijakan merangkul eksponen mahasiswa ini tentunya menjadi investasi tersendiri bagi kapolri, baik untuk tugasnya dan tanggung jawab ke presiden maupun investasi untuk jangka panjang, misalnya untuk kontestasi 2019. Di samping merangkul eksponen mahasiswa,kapolri juga sering datang ke kampus-kampus memberikan kuliah umum, sehingga menambah geliat bahwa kapolri berpotensi dalam kontestasi pada 2019, minimal berpotensi mengikuti kontestasi sebagai wakil presiden, tentu sebagai warga negara punya hak, apalagi sebagai pejabat negara. Dalam alam demokrasi ini sah-sah saja dilakukan,toh kesimpulan kembali ke masyarakat apakah yang dilakukan pak kapolri menjadi kesimpulan bahwa beliau berpotensi menjadi wapres, atau malah menjadi serangan balik karena terlalu dekat dengan mahasiswa dengan kesimpulan bahwa itu adalah upaya pembungkaman.
Dengan menggandeng eksponen mahasiswa dalam pagelaran jambore, mungkin kapolri ingin menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan kebangsaan, sehingga DPP IMM kurang setuju terkait jambore sebagai alat bungkam, karena idealisme gerakan mahasiswa tak akan pernah bisa di bungkam, dan saya yakin bahwa sebentar lagi jalanan akan penuh dengan teriakan mahasiswa ekstra kampus untuk menyuarakan keadilan, karena begitu banyak kebijakan pemerintah yang terlalu berpihak pada kepentingan tertentu yang harus di kritisi.(*)
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
