Oleh: Siti Suwadah Rimang (Akademisi dan Anggota LBSO PWA Sulawesi Selatan)
KHITTAH.CO – Setiap 10 November, bangsa Indonesia mengenang keberanian para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan. Nama Bung Tomo dan pertempuran Surabaya kembali menggema. Namun, kepahlawanan tidak hanya lahir dari medan perang. Ada perjuangan yang berlangsung tanpa letusan senjata, tetapi menentukan apakah kemerdekaan benar-benar mengubah kehidupan rakyat: perjuangan melawan kebodohan, ketimpangan, dan ketidakadilan.
Dalam sejarah itu, Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan menempati posisi penting. Ia memperjuangkan sesuatu yang pada zamannya dianggap mengusik tatanan: perempuan berhak belajar, berpikir, memimpin, dan berkontribusi di ruang publik. Pertanyaannya, lebih dari seabad kemudian, sudahkah keberanian tersebut menjadi kenyataan sosial atau justru berhenti sebagai cerita yang kita puji setiap peringatan?
Menimbang Nyai Ahmad Dahlan berarti memperluas ukuran kepahlawanan. Bangsa bukan hanya membutuhkan orang yang berani menghadapi penjajah, melainkan mereka yang bertanya siapa yang kehilangan kesempatan belajar, suaranya diabaikan, dan terus menanggung ketidakadilan.
Kepahlawanan yang Menggugat Ketidakadilan
Pada awal abad ke-20, kesempatan pendidikan bagi banyak perempuan pribumi sangat terbatas. Pandangan bahwa perempuan cukup mengurus rumah tangga mempersempit ruang mereka untuk menentukan masa depan. Nyai Ahmad Dahlan tidak menerima ketimpangan itu sebagai nasib yang harus dipertahankan.
Melalui pendidikan agama, penguatan literasi, dan pengorganisasian perempuan, ia memperlihatkan bahwa ajaran Islam dapat menjadi sumber pembebasan dan tanggung jawab sosial. Keberanian ini penting karena ketidakadilan sering bertahan bukan hanya melalui aturan, melainkan juga melalui kebiasaan yang terus dianggap wajar.
Ia tidak sekadar mengajak perempuan menjadi terdidik agar mampu mendidik anak-anaknya. Perempuan juga dipandang sebagai manusia yang memiliki akal, martabat, suara, dan hak untuk mengambil peran dalam masyarakat. Di sinilah letak kekuatan gagasannya: pendidikan bukan hadiah yang diberikan kepada perempuan, melainkan hak yang membuka jalan menuju kemandirian.
Keberanian semacam itu tidak mudah karena perubahan sosial kerap menghadapi penolakan dari lingkungan sendiri. Karena itu, perjuangannya tidak boleh direduksi menjadi kisah perempuan yang membantu suami. Ia adalah pemikir, penggerak, dan pemimpin.
Pandangan tersebut masih relevan. Hingga sekarang, perempuan dapat didorong berprestasi di sekolah, tetapi pada saat yang sama dibebani anggapan bahwa kepemimpinan bukan tempatnya. Apabila standar ganda semacam ini tetap dipelihara, kita sedang merayakan pahlawan perempuan tanpa sungguh-sungguh menerima cita-citanya.
Dari Pengajian Menuju Perubahan Sosial
Pada 1914, gerakan Sapa Tresna menjadi ruang pembelajaran dan penguatan perempuan yang kemudian berkembang menjadi ‘Aisyiyah pada 1917. Langkah ini menunjukkan kecerdasan strategi Nyai Ahmad Dahlan: perubahan tidak cukup mengandalkan nasihat pribadi; perubahan memerlukan organisasi, kaderisasi, dan kerja berkelanjutan.
Perjuangan itu menembus batas rumah tangga. Perempuan didorong belajar, berdakwah, berbicara di hadapan publik, dan membangun pelayanan sosial. Kehadiran kader ‘Aisyiyah dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928 memperlihatkan bahwa gerakan yang berakar pada nilai keagamaan dapat bekerja bersama gerakan lain untuk memperjuangkan kepentingan perempuan secara nasional.
Warisan terpenting Nyai Ahmad Dahlan bukan hanya berdirinya sebuah organisasi, melainkan perubahan cara masyarakat memandang kemampuan perempuan. Ia membuktikan bahwa kesalehan tidak bertentangan dengan kecerdasan, dan pengabdian kepada keluarga tidak semestinya menjadi alasan menutup kesempatan berkarya.
Pelajaran bagi gerakan sosial masa kini jelas: semangat tanpa organisasi mudah memudar, sedangkan organisasi tanpa keberanian membela yang terpinggirkan akan berubah menjadi rutinitas. Keduanya harus berjalan bersama: keberpihakan dan tindakan nyata.
Pengakuan negara melalui gelar Pahlawan Nasional pada 1971 menegaskan arti perjuangannya. Akan tetapi, penghormatan paling bermakna bukan terletak pada gelar atau banyaknya lembaga yang memakai nama besar perjuangan tersebut. Ukurannya ialah apakah lembaga-lembaga itu terus membuka akses, melindungi kelompok rentan, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Menguji Warisan Nyai Ahmad Dahlan Hari Ini
Tantangan perempuan kini berbeda, tetapi akar persoalannya belum seluruhnya hilang. Kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, ketimpangan ekonomi, beban pengasuhan yang tidak setara, dan kesenjangan literasi digital menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan belum otomatis melahirkan keadilan.
Di ruang digital, perempuan memperoleh peluang belajar dan berwirausaha, tetapi juga menghadapi pelecehan dan penipuan. Karena itu, literasi teknologi harus disertai pendidikan kritis, perlindungan hukum, serta ruang publik yang lebih aman.
Karena itu, semangat perempuan berkemajuan tidak boleh berhenti sebagai slogan organisasi. Ia harus hadir dalam kebijakan dan tindakan yang terukur: pendidikan berkualitas bagi anak perempuan, dukungan terhadap ibu yang bekerja, penguatan usaha perempuan, perlindungan korban kekerasan, serta ruang kepemimpinan yang sungguh terbuka.
Bagi ‘Aisyiyah, pekerjaan rumahnya juga bersifat internal. Amal usaha yang luas perlu terus ditinjau bukan semata dari jumlah sekolah, klinik, atau program, melainkan dari dampaknya. Apakah perempuan miskin makin mudah memperoleh layanan? Apakah suara perempuan muda didengar dalam pengambilan keputusan? Apakah kerja pelayanan memperkuat martabat penerima manfaat atau sekadar menambah laporan kegiatan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mengecilkan pengabdian yang telah berlangsung. Justru, kesetiaan pada warisan Nyai Ahmad Dahlan menuntut keberanian mengoreksi diri. Gerakan yang dahulu menggugat tradisi tidak boleh kehilangan daya kritis ketika telah menjadi institusi besar.
Hari Pahlawan seharusnya menggerakkan kita melampaui karangan bunga, pidato, dan pujian. Kepahlawanan Nyai Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa cinta tanah air juga berarti memperluas kesempatan bagi mereka yang selama ini dibatasi. Peradaban tidak tumbuh hanya dari mengenang tokoh besar, tetapi dari kesediaan melanjutkan perjuangannya, terutama ketika perjuangan itu menuntut perubahan pada diri kita sendiri.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
