KHITTAH.CO, MAKASSAR — Muhammadiyah memperkuat koordinasi antara Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di tingkat pusat dan wilayah untuk merespons berbagai persoalan hukum, kebijakan publik, demokrasi, dan ketidakadilan sosial. Koordinasi tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MHH, LHKP, dan LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama jajaran Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Aula Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Rabu, 5 Agustus 2026.
Rakor tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus penguatan peran kader Muhammadiyah di bidang hukum, kebijakan publik, dan advokasi masyarakat. Forum itu juga diarahkan untuk memastikan agenda Muhammadiyah di bidang kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan dapat diterjemahkan secara konkret hingga ke tingkat wilayah dan daerah.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran MHH, LHKP, dan LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam agenda koordinasi tersebut.
Menurut Ambo Asse, keberadaan tiga unsur tersebut memiliki posisi strategis dalam memperkuat gerakan Muhammadiyah, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan kebijakan publik yang berkembang di masyarakat.
Baca juga: Muhammadiyah dan CELIOS Bedah Ketimpangan Ekonomi dan Dorong Pajak Kekayaan
Ia mengatakan, MHH dan LHKP selama ini aktif menjalankan berbagai kegiatan, sementara lembaga bantuan hukum juga terus menangani persoalan-persoalan hukum yang muncul di Sulawesi Selatan.
“Ini kader-kader kita harus diperkuat,” kata Ambo Asse.
Ia menekankan pentingnya penguatan komitmen kader, baik terhadap agama maupun organisasi. Menurutnya, kader Muhammadiyah perlu memiliki prinsip yang kuat dalam menegakkan kebenaran serta keberanian melahirkan kebijakan yang tegas karena berpijak pada prinsip kebenaran.
Ambo Asse mengaitkan pesan tersebut dengan kandungan Surah An-Nisa ayat 9 tentang pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat dan tidak meninggalkan generasi yang lemah.
Ia juga menegaskan bahwa gerakan dakwah Muhammadiyah tidak semestinya dibatasi pada ruang-ruang keagamaan secara sempit. Menurutnya, seluruh aspek kehidupan dapat menjadi ruang dakwah, termasuk pertanian, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, dan kebijakan publik.
“Segala segi, segala aspek kehidupan kita ini harus dimanfaatkan sebagai gerakan dakwah,” ujarnya.
Ambo Asse mencontohkan gerakan dakwah di sektor pertanian melalui pembentukan jamaah tani di Sulawesi Selatan. Gerakan tersebut, kata dia, kemudian memperoleh dukungan melalui kolaborasi dengan Lazismu dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM).
Muhammadiyah dan Agenda Kemanusiaan
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. Muhammad Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., mengatakan kedatangan jajaran MHH, LHKP, dan LBH ke Sulawesi Selatan merupakan bagian dari agenda koordinasi dengan struktur Muhammadiyah di berbagai wilayah.
Ia menjelaskan, koordinasi tersebut penting untuk menerjemahkan agenda Muhammadiyah secara lebih sistemik dan integratif, tidak sekadar dalam bentuk program teknis.
Busyro menempatkan nilai Al-Ma’un sebagai salah satu landasan penting dalam mengembangkan gerakan tersebut. Menurut dia, semangat Al-Ma’un perlu diterjemahkan ke dalam kerja-kerja nyata untuk merespons persoalan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.
“Semua program itu semakin perlu kita pahami untuk kita lakukan satu pendekatan yang lebih sistemik dan integratif,” ujar Busyro.
Ia menyebut agenda tersebut berkaitan dengan tiga isu besar yang menjadi perhatian Muhammadiyah, yakni kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan.
Ketiganya, menurut Busyro, harus dipahami secara integratif dan diterjemahkan melalui kerja-kerja organisasi yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat.
Busyro juga menekankan pentingnya Muhammadiyah membangun keterbukaan dengan melibatkan berbagai kalangan di luar organisasi. Ia menyebut keterlibatan peneliti, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok lintas latar belakang diperlukan agar perspektif Muhammadiyah dalam membaca persoalan bangsa semakin kaya.
Soroti Ketidakadilan dan Daulat Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Busyro juga memaparkan sejumlah kajian dan advokasi yang dilakukan jajaran MHH, LHKP, dan LBH terkait kasus-kasus yang dinilai berkaitan dengan persoalan ketidakadilan sosial dan kebijakan pembangunan.
Ia menyebut sejumlah wilayah yang menjadi perhatian, antara lain Wadas di Purworejo, Pakel di Banyuwangi, Rempang, Ternate, Morowali, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Busyro, berbagai kasus tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan pendekatan multidisiplin dan transdisiplin agar persoalan yang muncul tidak dilihat hanya dari satu sudut pandang.
Ia mengatakan, kajian tersebut diarahkan untuk melihat apakah terdapat pola persoalan yang sama dalam berbagai proyek pembangunan, khususnya berkaitan dengan posisi masyarakat dan pemenuhan hak-haknya.
Busyro juga menyoroti konsep kedaulatan rakyat yang menurutnya harus menjadi pijakan penting dalam penyelenggaraan negara.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik dan kebijakan politik tidak boleh menggerus posisi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
“Kalau yang berdaulat itu adalah rakyat, sementara kebijakan-kebijakan politik, kenegaraan di pusat sampai di daerah itu semakin meminggirkan, memarginalkan daulat rakyat itu, maka di situlah timbul ketidakadilan sosial, politik, dan seterusnya,” katanya.
Busyro juga menyampaikan bahwa jajaran MHH, LHKP, dan LBH tengah melakukan kajian terhadap dampak sosial dari sejumlah proyek pembangunan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam paparannya, ia menyebut pihaknya menemukan sejumlah persoalan sosial yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, termasuk dugaan berkembangnya praktik prostitusi dan dampaknya terhadap persoalan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan proyek.
Pernyataan tersebut disampaikan Busyro sebagai bagian dari temuan sementara yang masih dalam proses pendalaman.
Ia mengatakan data terkait persoalan tersebut sedang dipersiapkan dan akan dikaji lebih lanjut setelah tim melakukan kunjungan ke Morowali.
“Insyaallah buku itu akan kami terbitkan,” ujar Busyro.
Menurut dia, hasil kajian nantinya akan menjadi bahan bagi Muhammadiyah untuk memperkuat advokasi dan merumuskan respons terhadap persoalan ketidakadilan sosial yang terjadi di berbagai daerah.
Busyro menegaskan bahwa kerja tersebut tidak berhenti pada proses kajian. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar untuk mendorong gerakan demokratisasi dan pemerataan yang melibatkan struktur Muhammadiyah mulai dari wilayah, daerah, cabang, hingga ranting.
Perkuat Kader dan Gerakan Muhammadiyah
Koordinasi di Sulawesi Selatan, kata Busyro, menjadi penting karena Muhammadiyah di tingkat wilayah dan daerah memiliki posisi strategis dalam membaca persoalan masyarakat secara langsung.
Ia berharap kader Muhammadiyah tidak hanya memahami persoalan hukum dan kebijakan publik secara teoritis, tetapi juga memiliki keberanian untuk terlibat dalam penyelesaian persoalan masyarakat.
Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah lahirnya generasi yang lemah, sebagaimana pesan Surah An-Nisa ayat 9 yang disampaikan Ambo Asse.
Busyro juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi gerakan organisasi, termasuk dalam agenda kader dan organisasi otonom Muhammadiyah.
Ia berharap seluruh gerakan tersebut tetap berangkat dari prinsip keikhlasan, ketertiban, kedisiplinan, serta komitmen terhadap kepentingan umat dan bangsa.
“Jangan terlalu serius tapi sungguh-sungguh,” ujar Busyro.
Menurutnya, Muhammadiyah perlu tampil sebagai gerakan yang sungguh-sungguh dalam merespons persoalan bangsa, namun tetap menjaga sikap kritis, terbuka, dan konstruktif.
Rakor MHH, LHKP, dan LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama PWM Sulawesi Selatan menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat peran Muhammadiyah dalam merespons persoalan hukum, kebijakan publik, ketidakadilan sosial, serta berbagai persoalan kemanusiaan di masyarakat.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner ITKESMU SIDRAP
