Merawat Kebinekaan dari Egoisme Kelompok

Oleh: Irwan Akib (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

KHITTAH. CO – Hampir seabad yang lalu, tepatnya pada 28 Oktober 1928, para perwakilan pemuda dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul. Mereka hadir bukan untuk menonjolkan egoisme kelompok atau mengagungkan suku masing-masing, melainkan untuk mencari titik temu. Di atas altar kesadaran kosmis itu, perbedaan yang ada dirajut menjadi satu kesatuan utuh tanpa sedikit pun menafikan pluralitas yang melekat.

Elemen pemuda menetaskan sebuah ikrar profetik: bahwa keragaman bukanlah alasan untuk memecah belah, melainkan mozaik indah yang memperkokoh fondasi bernegara. Namun hari ini, ketika Indonesia berada di ambang transformasi digital dan globalisasi yang masif, manifestasi persatuan tersebut tengah menghadapi ujian eksistensial yang sangat serius dari bangkitnya egoisme kelompok.

Fenomena kekinian menunjukkan pergeseran paradigma yang mengkhawatirkan. Alih-alih merawat ruang publik yang inklusif, masyarakat modern justru terjebak dalam ruang gema (echo chamber) yang menyuburkan fanatisme akut. Polarisasi ini tidak lagi sekadar manifestasi dari sentimen kedaerahan klasik, tetapi telah bermutasi menjadi egoisme partai politik, ideologi sektarian, hingga eksklusivisme komunitas digital.

Ironisnya, teknologi informasi yang sejatinya diciptakan sebagai jembatan kemanusiaan untuk mendekatkan yang jauh, kini sering kali menjadi dinding penyekat yang menjauhkan yang dekat. Ruang siber telah bergeser menjadi medan laga perang urat syaraf, di mana egoisme kelompok tumbuh subur berkat pasokan algoritma media sosial yang parsial.

Manifestasi paling nyata dari gejala ini terlihat jelas dalam lanskap media digital selama momentum politik elektoral, baik nasional maupun lokal, dalam beberapa tahun terakhir. Ruang publik digital seperti X, TikTok, dan Instagram yang seharusnya menjadi laboratorium diskusi kebijakan publik yang sehat justru terdegradasi menjadi arena tribalisme modern yang toksik. Perang tagar, penyebaran infodemik berupa hoaks terstruktur, dan pengerahan pasukan siber memperlihatkan betapa rapuhnya kedewasaan berdemokrasi kita ketika egoisme kelompok mengambil alih. Ketika sebuah isu nasional muncul, alih-alih melahirkan perdebatan substansial mengenai visi pembangunan, sentimen yang diproduksi justru bersifat personal dan menyerang identitas.

Para pendukung fanatik membelah masyarakat secara biner dalam dikotomi kaku: “kami” melawan “mereka”. Dampak sosialnya sangat destruktif karena menyisakan residu permusuhan menahun yang meretakkan hubungan sosial di tingkat keluarga, komunitas, hingga lingkungan kerja.

Dalam konteks kedaerahan, egoisme kelompok mewujud dalam bangkitnya sentimen primordialisme berkedok kebijakan “putra daerah” di beberapa wilayah otonom. Dinamika pemilihan kepala daerah hingga rekrutmen birokrasi lokal menjadi wilayah rentan, di mana kompetensi dan kapabilitas individu sering kali dikalahkan oleh variabel asal-usul kesukuan atau daerah kelahiran. Sentimen ini sengaja diproduksi oleh aktor politik lokal demi mengamankan basis suara, yakni dengan cara menebar narasi kecemasan bahwa kaum pendatang akan menguasai aset serta sumber daya ekonomi wilayah. Dampaknya adalah lahirnya sekat-sekat eksklusi sosial tersembunyi yang mendiskriminasi warga negara dari suku atau daerah lain. Kasus ini menunjukkan kontradiksi nyata terhadap ikrar “Satu Tanah Air”, di mana hak asasi warga negara untuk hidup dan berkarya di bumi Indonesia dibatasi oleh batas geografis kesukuan yang sempit.

Tidak kalah mengkhawatirkan, egoisme kelompok hari ini juga merambah ke ranah non-politik melalui konflik horizontal antarsubkultur di kalangan generasi muda. Fenomena perundungan siber, pembunuhan karakter, hingga pembongkaran data pribadi menjadi senjata yang lazim digunakan ketika sebuah kelompok merasa eksistensi idolanya terusik. Bahasa persatuan yang seharusnya menjadi medium dialog yang santun beralih fungsi menjadi rentetan makian dan labelisasi negatif di kolom komentar. Konflik horizontal ini membuktikan bahwa kerapuhan ikatan sosial kita tidak hanya dipicu oleh sentimen suku atau politik formal, tetapi juga oleh rendahnya kecerdasan emosional dan ketidakmampuan generasi muda dalam mengelola perbedaan identitas kultural sekunder di ruang publik digital.

Jika kita merefleksikan kembali substansi Sumpah Pemuda 1928, kondisi kekinian ini jelas merupakan sebuah kemunduran moral yang mengkhawatirkan. Para pendiri bangsa terdahulu bersedia menekan kepentingan pribadi dan menundukkan egoisme kelompoknya demi melahirkan konsensus universal bernama “Satu Bangsa”.
Mereka sadar betul bahwa tanpa adanya kesepakatan untuk bersatu, Indonesia hanyalah sekadar untaian wilayah geografis tanpa jiwa. Saat ini, ketika ego kelompok, afiliasi politik, atau bahkan identitas subkultur lebih diagungkan daripada identitas nasional, kita sedang berjalan mundur dan secara perlahan merapuhkan ikatan kebangsaan yang telah dirajut dengan pengorbanan besar oleh para leluhur.

Oleh karena itu, reaktualisasi nilai Sumpah Pemuda menjadi sebuah keharusan sejarah yang tidak bisa ditunda lagi. Kita membutuhkan rekonstruksi kesadaran kolektif, terutama di kalangan generasi muda yang memegang kendali atas ruang digital. Pemuda hari ini harus memiliki keberanian intelektual untuk keluar dari zona nyaman kelompoknya (out of the box), membuka ruang dialog yang mencerahkan dengan mereka yang berbeda haluan, serta secara aktif menyaring setiap informasi sebelum menyebarkannya. Literasi digital bukan lagi sekadar keterampilan teknis-kognitif, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan etika kebangsaan untuk meredam egoisme kelompok.

Sumpah Pemuda bukanlah sebuah monumen mati yang hanya diingat setiap tanggal 28 Oktober melalui upacara seremonial belaka. Ia adalah dokumen hidup, sebuah komitmen moral dinamis yang menuntut pembuktian dari setiap generasi. Menghadapi fenomena egoisme kelompok yang merajalela saat ini, kita ditantang untuk menjawab: apakah kita akan membiarkan bangunan kebinekaan ini runtuh oleh ego kelompok, atau kita memilih untuk berdiri tegak melintasi perbedaan demi merawat keindonesiaan kita?2