Oleh: Sitti Aida Azis (Ketua Lembaga Budaya, Seni, dan Olahraga PWA Sulawesi Selatan)
KHITTAH.CO – Setiap 28 Oktober, kita mengenang keberanian pemuda 1928 menyatukan berbagai identitas kedaerahan dalam cita-cita Indonesia. Namun, penghormatan terhadap Sumpah Pemuda tidak cukup diwujudkan dengan mengulang ikrarnya. Pertanyaan yang lebih mendesak ialah, bagaimana persatuan dipelihara ketika generasi muda hidup dalam ruang digital yang mempertemukan beragam budaya, tetapi sekaligus mudah memecah masyarakat melalui prasangka dan ujaran kebencian?
Tantangan kebangsaan hari ini bukan semata masuknya budaya asing. Pertukaran budaya dapat memperluas pengetahuan dan kreativitas. Persoalan muncul ketika generasi muda menjadi konsumen pasif, kehilangan kemampuan menafsirkan warisan sendiri, atau menganggap identitas lokal tidak relevan dengan kehidupan modern. Karena itu, merawat kebudayaan tidak berarti mengurung pemuda dalam romantisme masa lalu. Yang dibutuhkan ialah kemampuan mengolah nilai lokal menjadi pedoman etis untuk menjawab persoalan masa kini.
Dalam konteks tersebut, dakwah kebudayaan ‘Aisyiyah, melalui Lembaga Budaya, Seni, dan Olahraga (LBSO), seni dapat menjadi ruang pendidikan karakter dan dialog antargenerasi. Dakwah tidak hanya hadir dalam nasihat verbal, tetapi juga melalui keindahan cerita, pertunjukan, dan karya digital yang mengajak orang berpikir serta memperbaiki hubungan sosial.
Pappaseng: Kearifan Lokal, Etika Kebangsaan
Salah satu kekayaan budaya Bugis yang patut dihidupkan ialah Pappaseng, suatu pesan atau amanat yang diwariskan melalui tradisi lisan dan tulisan, termasuk aksara Lontara. Nilainya bukan terletak pada keindahan bunyi semata, melainkan pada kemampuannya mengajarkan pilihan moral. Pappaseng dapat menjadi jembatan antara akar budaya Sulawesi Selatan dan cita-cita persatuan Indonesia.
Petuah “Mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sipakainge” mengajarkan bahwa mereka yang hanyut perlu ditolong, yang rebah ditegakkan, dan yang keliru diingatkan. Tiga tindakan ini menyimpan etika kebangsaan yang kuat. Persatuan bukan sekadar merasa memiliki identitas yang sama, melainkan kesediaan menolong pihak yang rentan, menguatkan mereka yang tertinggal, dan saling mengoreksi ketika terjadi penyimpangan.
Di sinilah Sumpah Pemuda berjumpa dengan Pappaseng. Ikrar satu bangsa bukan perintah menghapus perbedaan, melainkan komitmen membangun tanggung jawab bersama di tengah perbedaan. Solidaritas tanpa keberanian mengingatkan dapat berubah menjadi pembiaran; sebaliknya, kritik tanpa kepedulian dapat berubah menjadi penghinaan. Pappaseng menawarkan keseimbangan antara keduanya, sesuatu yang semakin dibutuhkan dalam perdebatan media sosial.
Nilai lambusu (kejujuran), getteng (keteguhan), dan siri’ (harga diri) juga penting dibaca dengan cermat. Harga diri tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan membalas penghinaan dengan kekerasan; ia lebih produktif dimaknai sebagai komitmen menjaga martabat melalui tindakan yang adil. Keteguhan pun harus dibedakan dari keras kepala: orang yang berprinsip tetap bersedia mendengarkan bukti baru. Penafsiran semacam inilah yang membuat tradisi mampu memberi arah tanpa membekukan pikiran.
Kritik Kepemimpinan dari Perahu Bugis
Petuah lain berbunyi, “Mauni sekke’ pebbisena, nabonnga pong lopinna, teyawa’ nalureng”, sekalipun pendayungnya lengkap, bila juru kemudinya tidak cakap, aku enggan menjadi penumpang. Perumpamaan perahu ini mengandung pelajaran politik dan sosial: banyaknya sumber daya tidak menjamin keselamatan bersama apabila arah kepemimpinan keliru.
Dalam kehidupan sekarang, perahu itu dapat dibaca sebagai organisasi, komunitas, bahkan bangsa. Kemajuan teknologi, besarnya pengikut, dan kuatnya dukungan publik tidak otomatis menandakan keputusan yang bijaksana. Pemuda perlu menilai pemimpin berdasarkan integritas, kemampuan, dan keberpihakannya kepada kepentingan bersama, bukan sekadar popularitas atau penampilan.
Semangat tersebut selaras dengan keberanian pemuda 1928 merumuskan masa depan bersama di tengah dominasi kolonial. Namun, keberanian tidak cukup berupa penolakan; ia menuntut kesanggupan menentukan arah. Maka, pendidikan kebudayaan perlu melatih pemuda menjadi penilai yang kritis sekaligus calon pemimpin yang bertanggung jawab.
LBSO ‘Aisyiyah dan Dakwah yang Menghidupkan
Bagi ‘Aisyiyah, merawat Pappaseng bukan berarti menerima seluruh tradisi tanpa telaah. Warisan budaya perlu dibaca secara kritis, dipertemukan dengan nilai Islam berkemajuan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesetaraan kesempatan. Dengan pendekatan ini, dakwah kebudayaan tidak menjadi nostalgia yang tertutup, tetapi proses pembaruan yang tetap berakar pada masyarakat.
LBSO dapat menjembatani generasi melalui pembacaan Pappaseng dalam pertunjukan, lokakarya tafsir bersama pelajar, serta siniar dan video pendek yang mengaitkan petuah Bugis dengan perundungan digital, solidaritas sosial, dan kepemimpinan. Pemuda sebaiknya dilibatkan sebagai penulis naskah, penafsir, dan pencipta karya, bukan hanya penonton. Keterlibatan itu menentukan apakah warisan budaya benar-benar hidup atau sekadar dipajang.
Perempuan dan generasi muda perlu memperoleh ruang yang setara untuk menafsirkan dan mengembangkan warisan itu. Dengan begitu, kebudayaan tidak hanya diteruskan oleh otoritas lama, tetapi juga diperkaya oleh pengalaman serta kebutuhan generasi baru.
Keberhasilan gerakan tersebut pun tidak layak diukur dari banyaknya pentas atau unggahan semata. Ukurannya ialah tumbuhnya kebiasaan berdialog, kemampuan menimbang informasi, keberanian menegur dengan santun, dan kesediaan membantu sesama.
Pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026, kita perlu menegaskan kembali: identitas nasional tidak tumbuh dengan memutus akar lokal, dan tradisi tidak akan bertahan jika menolak perubahan. Melalui Pappaseng dan dakwah kebudayaan yang mencerahkan, ‘Aisyiyah dapat ikut membentuk pemuda yang berakar kuat, berpikiran terbuka, serta mampu mengemudikan masa depan Indonesia dengan akal sehat dan nurani.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner UIAD
