KHITTAH.CO, PALOPO — Pemerintah Kota Palopo didorong memodernisasi tata kelola perparkiran melalui zonasi berbasis karakteristik kawasan, pembayaran elektronik, integrasi data, dan digitalisasi pengawasan. Langkah tersebut dinilai dapat menekan potensi kebocoran sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
Rekomendasi itu mengemuka dalam Seminar Akhir Kajian Penataan Perparkiran dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo yang digelar Bagian Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palopo di Ruang Aula Eks Bappeda, Kantor Wali Kota Palopo, Rabu, 2 September 2026.
Kajian tersebut melibatkan akademisi dari Universitas Muhammadiyah (UM) Palopo dengan pendekatan lintas disiplin. Dua perspektif digunakan untuk membaca persoalan parkir, yakni perencanaan wilayah dan kota serta akuntansi sektor publik.
Pendekatan itu dipilih karena persoalan parkir tidak hanya berkaitan dengan penataan ruang dan lalu lintas, tetapi juga menyangkut efektivitas pemungutan, pencatatan, pengawasan, dan kontribusinya terhadap keuangan daerah.
Kepala Bapperida Kota Palopo, Ade Chandra, S.IP., M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya hasil kajian berbasis riset sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan daerah.
Sementara itu, sambutan mewakili Wali Kota Palopo disampaikan Staf Ahli Wali Kota Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Drs. Taufik Gurrahman, M.Si.
Ia mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi serta berharap hasil kajian tersebut dapat segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah.
Parkir Perlu Ditata Berdasarkan Karakter Kawasan
Dari perspektif perencanaan wilayah dan kota, dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) UM Palopo, Ir. Wahyu Hidayat, S.T., M.Si., IPP., memaparkan hasil pemetaan karakteristik parkir di sejumlah titik aktivitas Kota Palopo.
Lokasi yang dikaji mewakili sejumlah tipologi kawasan, antara lain fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, dan ruang terbuka publik.
Hasil pemetaan menunjukkan adanya perbedaan pola kedatangan kendaraan, waktu puncak aktivitas, serta tingkat pergantian kendaraan atau turnover di setiap lokasi.
Menurut Wahyu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan parkir tidak dapat menggunakan satu pola yang sama untuk seluruh wilayah kota.
Karena itu, salah satu rekomendasi yang ditawarkan adalah penerapan zonasi parkir berdasarkan karakteristik aktivitas dan guna lahan masing-masing kawasan.
Dalam kajian tersebut, Wahyu juga memperkenalkan Geo-Park Palopo, konsep purwarupa sistem smart parking berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS).
Konsep tersebut dirancang untuk mendukung pemetaan titik parkir resmi maupun tidak resmi, navigasi menuju lokasi parkir, serta pemantauan aktivitas juru parkir secara digital.
Digitalisasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari transformasi pengelolaan parkir yang lebih terukur dan berbasis data.
Digitalisasi Pembayaran untuk Perkuat Pengawasan
Dari perspektif akuntansi dan keuangan sektor publik, dosen Program Studi Akuntansi UM Palopo, Riyanti, S.E., M.Ak., menyoroti pentingnya perubahan sistem pemungutan parkir dari tunai menuju pembayaran nontunai.
Menurutnya, penggunaan sistem elektronik tidak semata-mata berkaitan dengan perkembangan teknologi. Digitalisasi juga dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Sistem pembayaran elektronik dinilai dapat mempersempit ruang terjadinya kebocoran, sekaligus mempermudah pencatatan, pelaporan, dan proses audit.
Riyanti juga mendorong adanya sinkronisasi data antara organisasi perangkat daerah yang menangani sektor parkir, khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan.
Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah pengembangan satu dashboard PAD yang mengintegrasikan data penerimaan secara terpusat dan dapat dipantau secara real-time.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memiliki basis data yang lebih kuat untuk menentukan target penerimaan. Penetapan target tidak lagi hanya mengandalkan capaian tahun-tahun sebelumnya, tetapi berdasarkan kondisi dan potensi parkir yang terukur di lapangan.
Juru Parkir Didorong Beralih Menjadi Operator Digital
Kajian tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Selain penataan zonasi parkir, rekomendasi mencakup penerapan e-parking secara bertahap, penguatan basis data lapangan, serta legalisasi dan profesionalisasi juru parkir.
Dalam skema digital, juru parkir tidak semata-mata diposisikan sebagai pemungut pembayaran, tetapi dapat diarahkan menjadi operator sistem parkir yang bekerja dalam mekanisme pengelolaan yang lebih terukur.
Tim peneliti juga merekomendasikan penyusunan peta jalan implementasi kebijakan secara bertahap untuk tiga tahun ke depan.
Peta jalan tersebut diharapkan menjadi acuan agar modernisasi parkir tidak berhenti pada pembangunan sistem teknologi, tetapi diikuti pembenahan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, pengawasan, serta integrasi data.
Seminar akhir ini turut dihadiri perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo.
Keterlibatan lintas organisasi tersebut menjadi penting karena pengelolaan parkir berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari tata ruang, transportasi, penerimaan daerah, penegakan aturan, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kajian ini, Pemerintah Kota Palopo diharapkan dapat membangun sistem perparkiran yang lebih tertata, transparan, dan berbasis data.
Modernisasi tersebut pada akhirnya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan tata kelola parkir yang lebih akuntabel serta memberikan kepastian dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Kontributor: A. Awal
Editor: Andi Asywid Nur
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
